Tanggung Jawab Desa Adat Terhadap Kerugian Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Oleh Pengurus Lama LPD Ungasan

Penulis             : Gusti Puspayana

Editor              : Wayan Adi A

KanalSHMH – Lembaga Perkreditan Desa pada Desa Adat Ungasan mengalami Rush pada tahun 2017. Nasabah beramai-ramai menarik simpanan berupa tabungan dan deposito mereka. Rush dipicu masalah investasi keuangan LPD Ungasan yang diduga melanggar hukum positif berupa Peraturan Daerah dan Hukum Adat setempat.

Kasus itu kemudian membelit tiga pihak yakni Bendesa Adat Ungasan yang merangkap Ketua Badan Pengawas LPD Ungasan, Ketut Marcin, Ketua LPD Ungasan Ngurah Sumaryana, dan Analis Kredit Made Suka Arjana.

Dari hasil diaudit hanya tiga pihak, yaitu ketua BP, Ketua LPD, dan analis kredit yang jelas melakukan kelalaian. Sementara anggota pengawas lainnya mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah menyetujui investasi rumah, tanah, dan peminjaman kredit taksi yang menggunakan agunan yang nilainya jauh di bawah nilai kredit.

Dalam menangani masalah investasi ini, Desa Adat kemudian mengaktifkan kertha desa atau lembaga peradilan adat. Kertha Desa kemudian merekomendasikan agar ketua BP yang tak laian adalah bendesa adat Ungasan untuk mengundurkan diri.

“Nanti yang menentukan dia diberhentikan atau tidak adalah paruman desa. Yang sudah dilakukan adalah paruman kelian adat. Tetapi nanti kalau kelian adat tak mengambil keputusan yang bulat, maka akan sampai pada paruman desa. Paruman desa merupakan yang tertinggi. Paruman desa dapat memberhentikan siapa saja dan itu telah diatur dalam awig-awig Desa Adat Ungasan,” ujar Ketua Kertha Desa Ungasan I Nyoman Mindra, Kamis, 6 Juli 2017.  Ketut Marcin sendiri pada akhirnya diberhentikan sebagai Bendesa Adat Ungasan.[1]

Hasil pemeriksaan lebih lanjut kemudian menunjukkan bahwa LPD Ungasan diduga mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. Kerugian itu timbul akibat kredit macet dan dugaan penggelembungan harga tanah lahan perumahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Rumusan Masalah

Penulis fokus pada dua rumusan masalah pada penulisan karya ilmuah ini;

  1. Bagaimana tanggungjawab Desa Adat Ungasan terhadap kerugian LPD Ungasan.
  2. Bagaimana Tanggungjawab Desa Adat Ungasan terhadap dana simpanan nasabah pada LPD Ungasan ketika terjadi kerugian?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini, yaitu :

  1. Memahami bentuk badan usaha dan badan hukum pada LPD Ungasan.
  2. Memahami alasan bahwa Desa Adat Ungasan bertanggungjawab penuh pada kerugian LPD Ungasan.

LPD Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001, Desa Pakraman atau Desa Adat atau nama lain yang sejenis adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Desa Pakraman berdasarkan Perda tersebut, mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Pakraman memiliki peranan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Desa Pakraman, terlebih dengan keberadaan LPD yang merupakan usaha simpan pinjam.

LPD merupakan inisiatif Gubernur Bali pada masa tahun 1984, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Gubernur IB Mantra mencoba terobosan agar peran adat yang positif di dalam menopang kehidupan, budaya, adat dan agama mempunyai sumber dana yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan adat seperti pembangunan dan perbaikan Pura, biaya upacara dan sebagainya.[2]

Ketika itu, Menteri Dalam Negeri menggelar Diskusi dan Seminar Kredit Pedesaan di Semarang Jawa Tengah dari tanggal 20 s/d 21 Pebruari 1984. Hasil seminar tersebut kemudian menjadi acuan Pemerintah Propinsi Bali untuk mengkaji dan mendalami Kredit Pedesaan. Setelah ditindaklanjuti dengan serangkaian diskusi, studi banding dan pembahasan maka diputuskan Lembaga Kredit Pedesaan untuk di Provinsi Bali di beri nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Namun, berbeda dengan daerah lainnya, LPD di Bali tidak ditempatkan di Desa DInas melainkan pada Desa Adat.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, Desa Adat dipilih sebagai basis pendirian Lembaga Perkreditan Desa karena beberapa alasan berikut ini[3] :

  1. Desa Pakraman merupakan lembaga tradisional yang telah mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama oleh Kramanya;
  2. Desa Pakraman telah mempunyai aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis ;
  3. Desa Pakraman merupakan suatu lembaga tradisional dan bersifat kelompok yang didasarkan pada geografis adat, dimana terdapat interaksi sosial yang terjadi sehari- hari sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kesatuan dan kerjasama alamiah sebagai perwujudan gotong royong;
  4. Desa Pakraman mempunyai kewajiban dan beban tanggung jawab yang cukup besar bila dibandingkan dengan hak yang dimiliki.

Karena banyaknya jumlah Desa Pakraman di Provinsi Bali saat itu, yang mencapai ribuan maka Pemerintah Daerah ketika itu membuat kebijakan sebagai uji coba (pilot proyek), dimana dimasing-masing Kabupaten didirikan satu Lembaga Perkreditan Desa.

Gubernur Bali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Sebagai pelaksana operasional untuk membina LPD di tingkat Provinsi ditunjuk Biro Ekonomi menjadi Pemimpin Proyek sedangkan Pembina Teknis ditunjuk Bank Pembangunan Daerah Bali.[4]

Badan Usaha LPD di Desa Adat Ungasan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ungasan merupakan Badan Usaha Milik Desa Adat Ungasan. Dalam hal pendiriannya, LPD Ungasan memang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali. Namun, SK Gubernur Bali dan juga Perda LPD Bali 2017 mengatakan bahwa LPD adalah Badan Usaha milik Desa Adat Ungasan.

Terlebih sejak terbitnya Undang-Undang nomor 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Maka LPD dapat dikatakan berdasarkan hukum adat. Aturan Peralihan UU LKM, Pasal 39 ayat (3) menyatakan, “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.”

LPD Desa Adat Ungasan saat ini menghimpun dan bertanggungjawab atas 83 Miliar Aset dari simpanan dana pihak ketiga. Akan tetapi, dana yang disalurkan menjadi kredit adalah sekitar 24 miliar rupiah.

Jumlah dana pihak ketiga yang 83 miliar ini jauh menyusut dari jumlah aset pada tahun 2016 sebesar 150 miliar rupiah. Angka ini menyusut setelah adanya Rush, dimana nasabah penyimpan beramai-ramai menarik tabungan dan deposito pada tahun 2017.

Rush dipicu oleh kabar bahwa cadangan kas LPD Ungasan mengkhawatirkan. Akibat Rush ini LPD Ungasan gagal bayar, karena sebagian besar dana nasabah penyimpan sedang diinvestasikan.

Permasalahan ini kemudian mengungkap bahwa Pengurus LPD Ungasan diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana korupsi, dan penggelapan. Khususnya dalam hal investasi dan penyaluran kredit di Lombok, Nusa Tenggara Barat senilai sekitar 54 miliar rupiah.

Jumlah tersebut, senilai 38 miliar rupiah diinvestasikan pada bisnis property atau perumahan. Dimana dalam investasi ini diduga ada tindak pidana korupsi, karena nilai property tersebut saat ini hanya sekitar 25 miliar rupiah. Sedangkan 16 miliar lainnya disalurkan kepada pengusaha asal Lombok dalam bentuk pinjaman, yang digunakan untuk membangun perusahaan taksi. Akan tetapi perusahaan tersebut tidak berjalan. Dengan demikian kerugian pasti dalam investasi di luar daerah ini adalah 29 miliar rupiah.

Sementara itu, aset tanah senilai 25 miliar hingga saat ini masih sulit untuk direcovery atau dikembalikan kepada khas LPD, dikarenakan belum adanya pembeli.

Sekretaris LPD Ungasan, I Komang Suardana, menuturkan bahwa Investasi atau bisnis properti di Lombok terinspirasi oleh suksesnya bisnis serupa di wilayah Desa Adat Ungasan, di desa terdekat dan di Jombang, Jawa Timur. Dimana bisnis property tersebut menghasilkan laba yang cukup signifikan bagi LPD Desa Adat Ungasan.

Timbulnya permasalahan ini kemudian memicu desakan masyarakat agar Desa Adat ungasan mengaktifkan Kertha Desa atau peradilan adat. Kertha Desa kemudian merekomendasikan agar Bendesa Adat Ungasan yang lama, Ketut Marcin selaku Ketua Badan Pengawas LPD, serta Ketua LPD Ungasan Ngurah Sumaryana, dan Analis Kredit Made Suka Arjana untuk mengundurkan diri.

Dari tiga pihak yang berada dalam pusaran lilitan investasi LPD itu, analis kredit dan ketua LPD sudah diberhentikan oleh bendesa adat sendiri. Proses pemberhentian kedua pihak tersebut tak sampai melibatkan kertha desa (pengadilan adat).

Kertha Desa kemudian merekomendasikan agar Bendesa Adat mengundurkan diri. Bendesa lama pun kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Bendesa Adat yang baru, I Wayan Disel Astawa, S.E. Bendesa Wayan Disel menuturkan bahwa sebelum munculnya permasalahan rush dan masalah investasi di Lombok, pengurus LPD dan Bendesa Adat lama sudah sering diingatkan bahwa investasi di luar wilayah Desa Adat dan apalagi di luar Provinsi Bali menyalahi Peraturan Daerah, dan tidak sesuai dengan asas dan semangat pendirian LPD.

Mereka sudah sering diingatkan dalam paruman prajuru atau rapat pengurus Desa Adat Ungasan, dan juga pada rapat Sabha Desa atau lembaga perwakilan yang berisikan tokoh-tokoh Desa Adat Ungasan. Namun, pengurus LPD bersikukuh melakukan investasi di luar wilayah, dan beralasan bahwa pengurus LPD memiliki kewenangan untuk menentukan arah pengelolaan keuangan LPD.

“Dulu, dalam rapat Sabha Desa (badan perwakilan Desa Adat) saya dan juga tokoh masyarakat yang lain sudah sering mengingatkan pengurus lama LPD, bahwa investasi di luar wilayah Ungasan adalah tidak sesuai dengan asas hukum adat dan tidak sesuai dengan peraturan daerah. Akan tetapi, pengurus lama LPD ngotot mengatakan bahwa investasi tersebut akan tetap dilanjutkan karena investasi tersebut aman dan menguntungkan,” ujar Wayan Disel, ketika diwawancarai pada Rabu (4/12/2019).

Bendesa mengatakan, pengurus lama LPD sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ini untuk menimbulkan efek jera, sehingga pengurus baru kedepannya tidak melakukan hal yang sama. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan oleh Kertha Desa. Kasus tersebut kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, dalam kasus dugaan korupsi.

Kertha Desa, menurut Jero Bendesa Wayan Disel, belum menjatuhkan sanksi adat kepada Bendesa, Ketua LPD, dan Analis Kredit yang Lama. Sanksi adat dapat dikeluarkan sewaktu-waktu dengan melihat proses hukum dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Penyidik Polda Bali.

Walau masuk ke ranah hukum positif, Desa Adat sendiri, sebagai pemilik LPD akan bertanggungjawab terhadap pengembalian dana pihak ketiga yang ada disimpan di LPD.

“Saat ini kita memang belum mampu mengembalikan pokok simpanan yang besar-besar. Tapi, kita sudah mulai bisa membayar bunganya. Kita akan terus mengusahakan, tidak hanya dari keuntungan LPD, tapi juga dari keuntungan Badan Usaha Milik Desa Adat yang lain. Seperti Destinasi Tujuan Wisata Pantai Melasti, dan juga dari usaha Pasar Desa, serta dari usaha-usaha milik Desa Adat yang akan hadir kedepannya,” ujar Wayan Disel.

Teori Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam hal tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) umum digunakan dunia ilmu hukum. Menurut Kranenburg dan Vegting, ada dua teori yang melandasi,  prinsip tanggung jawab;[5]

  1. a) Teori Fautes Personalles, menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dimana beban tanggungjawab ditunjukan pada manusia pejabat selaku pribadi (priveperson).
  2. b) teori Fautes de Servuces. yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dimana dibebankan kepada jabatan.

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul biasanya disesuaikan pula dengan apakah kesalahan yang dilakukan itu ringan (faute legery) atau kesalahan berat (faute laurde). Berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, tentu saja ada perbedaan dalam beban tanggungjawab yang harus ditanggung.

Menurut F.R Bothingk, ”Dat zowel de vertegentwoordiger als de vertegen-woordigde dader is, wil nog niet gezegd zijn, dat nu ook aan berden toerekening plaats windt” (Baik wakil maupun yang diwakili, merupakan pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggungjawab).

Lebih lanjut disebutkan, ”Betreft het een rechtshandeling, dat ligt het antwood voor de hand. Een rechtshandeling is een wilsverklaring en teorekening daarvan gecshiedt uitsluitend aan degeen wiens wil zij verklaart, derhalve aan de vertegenwoodigde. De vertogenwoordiger heeft zijn eigen wil niet verklaard, voor toerekening aan hem is dus geen plaats”. [6]

(Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya).

Kesimpulan

Akhirnya penulis tiba pada kesimpulan bahwa, seluruh kerugian LPD ditanggung oleh Desa Adat jika pengelola atau pengurus yang menimbulkan kerugian tidak bersedia dan/atau tidak dapat mengganti kerugian yang ditimbulkan. Sehingga kerugian yang dialami oleh nasabah penyimpan yang uangnya hilang di LPD, juga menjadi tanggungjawab Desa Adat. Dalam hal Desa Adat tidak sanggup mengganti kerugian LPD, maka seluruh Krama (anggota) Desa Adat dapat dimintai pertanggungjawaban secara kolektif, karena Desa Adat adalah organisasi adat yang bersifat komunal atau mengedepankan kebersamaan.

Saran

Dengan melihat dan mempertimbangkan kesimpulan tersebut, saya menyarankan agar;

  1. LPD Perlu membentuk badan hukum agar kerugian LPD tidak ditanggung penuh Desa Adat.
  2. Perlu adanya lembaga adat yang dibentuk oleh kesepakatan seluruh Desa Adat guna berperan mencegah kerugian besar dalam pengelolaan LPD.

DAFTAR PUSTAKA

– Roscoe Pound, 1972,Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Muhamad Radjab, Bhatara, Jakarta.

– Khotibul Umam (2016). Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Penerbit Universitas Terbuka.

– Peters Robinson (2002). Lembaga Perkreditan Desa Di Bali, Proyek Pemerintah Indonesia Dengan Bantuan USAID, Financial Institution Developments Project, Jakarta.

– Widnyana, I Made, 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Eresco, Bandung.

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

– Ida Bagus Wyasa Putra (2011). Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana University Pers, Denpasar.

– Ter Haar Bzn, B, 1993, Asas-Asas Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

CATATAN KAKI :

[1]https://www.nusabali.com/berita/18246/ketua-bp-lpd-ungasan-minta-waktu-untuk-sampaikan-hak-jawab, diakses pada 5 Oktober 2019.

[2] Peters Robinson, 2002, Lembaga Perkreditan Desa Di Bali, Proyek Pemerintah Indonesia Dengan Bantuan USAID, Financial Institution Developments Project, Jakarta, hal. 17.

[3] Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), 2011, Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana University Pers, Denpasar, hal. 10.

[4] Ibid. h.12.

[5]   Kranenburg dan Vegting, yang dikutip oleh Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 365

[6] Frederik Robert Bothlingk, yang dikutip oleh Ridwan HR