Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas PT

KanalSHMH – Istilah Perusahaan bisa dikatakan adalah istilah baru. Demikian juga dengan kata Hukum Perusahaan. Sebab, Perusahaan adalah istilah baru yang menggantikan istilah dagang, khususnya sejak dihapuskannya Pasal 2 sampai Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pengertian dan perbuatan dagang dianggap sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dalam dunia perdagangan. Sebenarnya istilah perusahaan terdapat pada pasal KUHDagang. Akan tetapi, tidak ada satu pun pasal lainnya yang memberikan pengertian tentang perusahaan.

Salah satu bentuk dari perusahaan yang dapat dipilih di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, ciri khas daripada perseroan terbatas adalah adanya pemisahan harta kekayaan dari harta kekayaan pendiri dan/atau pemiliknya.

Pengaturan perseroan terbatas di Indonesia sudah mengalami perubahan selama beberapa kali. Sebelum Indonesia merdeka, Perseroan Terbatas diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yaitu pasal 36-56 yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, sementara bagi golongan Bumiputera berlaku Indonesische Maatschapipij op Aandeelen (IMA). Setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam KUHD ini masih berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, karena belum adanya aturan terbaru.

Namun, sejak tahun 1995 ketentuan PT dalam KUHD tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang PT kemudian dicabut sejak berlakunya UU PT terbaru yang berlaku hingga saat ini, yaitu UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU PT terbaru mengadopsi sejumlah asas atau prinsip dari sistem hukum Common Law. Padahal Indonesia sendiri mengakar pada sistem hukum Civil Law warisan Kolonialisme Belanda. Asas tersebut diantaranya Corporate Ratification, Fiduciary Duty, Corporate Opportunity, Bussiness Judgment Rule, Self Dealing, Ultra Vires, dan Piercing the Corporate Veil.

Pengaruh asas Common Law inilah yang akhirnya menghasilkan konsep Tindak Pidana Korporasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Tindak Pidana Korporasi

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum. Sehingga kepengurusan PT akan dilakukan oleh organ-organ perusahaan. Selain itu, pemegang saham selaku pendiri dan/atau pemilik perusahaan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan dan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pihak yang kemudian bertanggungjawab atas perbuatan hukum Perseroan Terbatas adalah para pengurus perusahaan, yang terdiri dari Komisari, Direktur, dan Karyawan Perusahaan, sebatas tanggungjawab profesi mereka. Tentu saja, tanggungjawab mereka akan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan. Selain itu, perlu juga dilihat kasus per kasus yang terjadi.

Namun, salah satu asas dari Hukum Perseroan Terbatas adalah Piercing the Corporate Veil, yang dapat diartikan sebagai mengoyak atau menembus cadar badan hukum. Artinya, beberapa prinsip dari badan hukum dapat dikoyak atau ditembus. Dimana tanggungjawab yang terbatas menjadi tidak berlaku lagi, yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PT, dengan syarat sebagai berikut;

“a. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak terpenuhi; b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Ketentuan tersebut adalah salah satu celah dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham selaku pendiri dan/atau pemilik perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk tanggungjawab pidana, jika perusahaan melakukan tindak pidana korporasi.

Sesungguhnya, perkembangan tindak pidana korporasi dengan perusahaan sebagai subjek hukum pidana sudah dimulai sejak ditetapkannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya, bermunculan pengaturan tentang kejahatan korporasi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

  • Undang-Undang No. 11/PNPS Tahun 1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
  • Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan).
  • Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK.
  • Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai contoh, dalam UU PTPK, tertulis bahwa, “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.”

Jadi kembali lagi, bahwa pihak yang bertanggungjawab atau yang akan mengambil tanggungjawab pidana (dihukum) jika terjadi pelanggaran dan/atau kejahatan, adalah melihat kasus per kasus.

Pada penghujung tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi (Perma No. 13/2016). Salah satu pokok bahasan dalam Perma No. 13/2016 adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

Dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 berbunyi:

“(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus;

(3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

  • Korporasi atau Pengurus; atau
  • Korporasi dan Pengurus
  • Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dengan demikian dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya korporasi, tetapi dapat juga Pengurus atau pihak lain, seperti: pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Karena pada dasarnya, korporasi merupakan suatu subyek hukum yang secara fisik tidak ada dan memerlukan bantuan manusia nyata untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan korporasi.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris.

Kemudian, dalam Pasal 1 Angka 10 Perma No. 13/2016 menerangkan bahwa:

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Asas Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di dalam Undang-Undang perseroan terbatas berupa hak derivative yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas. Hak Derivative adalah hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu. Suatu tindakan dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan, bila kepentingan perseroan dirugikan.

Terdapat beberapa pasal di dalam UU PT yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

  1. Pasal 61 UU Perseroan Terbatas;
  • Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
  • Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

2. Pasal 62 UU Perseroan Terbatas

  • Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:
  • Perubahan anggaran dasar
  • Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 persen kekayaan bersih perseroan, atau
  • Penggabungan, peleburan pengambilalihan, atau pemisahan.
  • Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Asas-asas atau prinsip perseroan di atas merupakan asas-asas yang berasal dari hukum asing. Khususnya sistem hukum Anglo Saxon yang mempengaruhi pembangunan hukum kita yang mengakar pada sistem hukum Civil Law.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana korporasi dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas di Indonesia adalah pengaruh dari sistem hukum Anglo Saxon atau Eropa Kontinental. Ini berbeda dengan sistem hukum yang menjadi akar dari sistem hukum di Indonesia, yaitu Civil Law warisan kolonoialisme Belanda.

Hukum sendiri selalu berubah secara dinamis mengikuti kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, konvergensi pada sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia memang lumrah terjadi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, konvergensi pada Hukum Perseroan Terbatas ini sendiri terbatas pada hukum materiil saja. Sementara pada hukum formil nyaris tidak ada konvergensi.

Kemudian dalam hal pihak-pihak  yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi adalah:

  • Hanya korporasi saja, tetapi hal ini biasanya pada tuntutan secara perdata;
  • Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) secara pribadi dan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korporasi;
  • Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) bersama-sama korporasi.

Selanjutnya, dalam UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas mendapat perlindungan hukum dalam UU Perseroan Terbatas. Walau pengaruh asas Anglo Saxon sangat kental terasa, namun pada prakteknya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (hukum formil) akan sangat bercirikan Civil Law, yaitu merujuk kepada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Daftar referensi :

  1. Suryanti, Nyulistyowati dkk. 2017. Hukum Perusahaan; Tangerang Selatan. Penerbit Universitas Terbuka.
  2. Binoto, Nadapdap. 2018. Hukum Perseroan Terbatas;Jakarta. Penerbit Jala Permata Aksara.
  3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  4. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5940/badan-hukum /diakses pada Kamis, 15 Mei 2019 pukul 11:00 WIB)