Peran Hukum Dalam Pembangunan Masyarakat Hukum Adat Di Bali

Penulis : I Kadek Sudilejaya

Editor : Iwa Aryanta

Catatan : Makalah ini pernah dikumpul sebagai tugas Karya Ilmiah-TAP Ilmu Hukum di Universitas Terbuka.

KanalSHMH – Pemerintah Provinsi Bali secara marathon menyusun dan menelurkan regulasi untuk memperkuat posisi Desa Adat dalam sistem Pemerintahan Daerah di Bali. Regulasi pertama yang diterbitkan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Perda itu disusul dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019, yang merupakan Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 17 September 2019. Perda 7/2019 ini menegaskan Pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Selanjutnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 34 tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali. Pergub 34 tahun 2019 ini diundangkan pada 17 September 2019.

Perda 4 tahun 2019 memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat. Dengan Perda ini, Pemerintah Provinsi Bali mengakui Desa Adat sebagai subjek hukum dalam pemerintahan Provinsi Bali.

“Dalam Perda Desa Adat juga diperjelas tugas kewenangan pemerintah desa adat yang terdiri dari Prajuru, Sabha Desa, dan Kerta Desa,” jelas Koster yang mantan anggota Komisi X DPR RI (antara lain membidangi pendidikan, adat, budaya, pariwisata) tiga kali periode.[1]

Selanjutnya, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat, maka desa adat memiliki pendapatan dari hasil pengelolaan padruwen (aset dan kekayaan) desa adat. Selain itu, desa adat juga akan mendapatkan alokasi APBD Provinsi Bali, bantuan dari Pemkab/Pemkot, serta bantuan dari pemerintah pusat berupa hibah dan sumbangan. Menurut Koster, pihak ketiga juga boleh menyumbangkan dana hibahnya tanpa mengikat.

“Dengan adanya Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat ini, penggunaan keuangan desa adat lebih terencana dan terarah, serta akuntabel. Prajuru adat dapat melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan aman, tanpa harus ketakutan dengan masalah hukum,” sambung Gubernur Bali.

Rumusan Masalah

Hukum selalu hadir pada segenap sendi kehidupan, termasuk pada sector perekonomian. Sehingga penulis dalam dalam karya ilmiah ini, fokus pada dua rumusan masalah:

  1. Bagaimana peran hukum dalam pembangunan perekonomian.
  2. Bagaimana peran perkembangan perekonomian terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan pada bidang ekonomi.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini, yaitu :

  1. Memahami peran hukum dalam pembangunan ekonomi.
  2. Memahami peran timbal balik perkembangan ekonomi terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan pada sector ekonomi.

Pengakuan Desa Adat Oleh Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam konstitusi, pada UUD NRI 1945 pada pasal 18b ayat 2 menegaskan bahwa, “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI.”

Hanya saja, belum ada undang-undang pokok yang mengatur tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Walau demikian, sejumlah undang-undang sudah mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

Pada Undang-Undang Pokok Agraria, Masyarakat Hukum Adat diakui untuk memiliki hak milik atas tanah. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan :

“ Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Jadi berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA tersebut, dapat dipahami bahwa hak menguasai tanah dari Negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.

Selain UUPA, pada Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Desa Adat juga dihormati dan diakui keberadaannya.

Pasal 1 angka (32) menyatakan, “Dalam Undang–Undang ini yang dimaksud dengan: Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (33) dijelaskan bahwa, “Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sehingga pasal 1 angka (32) dan angka (33), jelas-jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat.

Masyarakat Hukum Adat kemudian juga dinyatakan memiliki hak dalam pengelolaan daerah pesisir. Seperti bunyi Pasal 60, ayat (1), “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

  1. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
  2. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;”

Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan Desa adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Maka termasuk pemerintahan Desa juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan tugas perbantuan.

Pada pasal 1 angka (43) dinyatakan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 20 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tertulis, “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa.”

Pasal 20 ayat (2), “Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga dapat dipahami bahwa Desa Adat seharusnya dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah di bawah Kecamatan. Akan tetapi, di Bali sendiri Desa Adat bukanlah bagian dari sistem pemerintahan administratif yang ada di bawah kecamatan.

Sebab, selain Desa Adat, ada Desa Dinas atau Kelurahan yang menjalankan fungsi administrasi di bawah  Kecamatan. Sedangkan Desa Adat selama ini hanya menjalankan fungsi pelestarian budaya. Sehingga selama ini pemerintah daerah tidak terlalu mencampuri keberadaan Desa Adat.

Dengan terbitnya Perda Desa Adat Bali 2019, kini Desa Adat diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, walau belum jelas apakah akan diserahi urusan administrasi atau tidak. Karena Desa DInas dan Kelurahan sendiri hingga kini masih memegang urusan administrasi pemerintahan di bawah Kecamatan.

Perda juga menegaskan peran Desa Adat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, yang selama ini sudah banyak berperan. Desa Adat selama ini banyak berperan dalam membangun kesejahteraan masyarakat lewat keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, karena ekonomi Indonesia sudah merupakan suatu verwaltungswirtskaft, maka tidak dapat dan tidak perlu diadakan perbedaan, apakah kaedah-kaedah itu merupakan kaedah-kaedah hukum perdata atau kaedah hukum publik.[2]

Lebih lanjut Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan interdisipliner.  Karenanya tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang, Hukum Pidana dan juga tidak dapat mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional.

Hukum Ekonomi Indonesia juga memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang non hukum, seperti Filsafat, sosiologi, administrasi pembangunan dan dari ilmu ekonomi itu sendiri, serta ilmu wilayah, ilmu lingkungan bahkan kalau perlu dari futurologi. Disebut hukum ekonomi bersifat transnasional, karena hukum ekonomi tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional saja, tetapi memerlukan pendekatan transnasional dengan melihat segala peristiwa yang terjadi baik skala nasional maupun internasional.

Dengan terbitnya Perda Desa Adat Bali 2019, kini Desa Adat diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, walau belum jelas apakah akan diserahi urusan administrasi atau tidak. Karena Desa Dinas dan Kelurahan sendiri hingga kini masih memegang urusan administrasi pemerintahan di bawah Kecamatan.

Perda juga menegaskan peran Desa Adat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, yang selama ini sudah banyak berperan. Desa Adat selama ini banyak berperan dalam membangun kesejahteraan masyarakat lewat keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dalam Perda Desa Adat 2019, Pemerintah Provinsi Bali kini mengakui dan mengatur adanya badan usaha milik desa adat atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat.

Pasal 1 angka (35) Perda Desa Adat menyatakan, “Baga Utsaha Padruwen Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.”

Kemudian pada Pasal 60 tertulis, “Desa Adat memiliki Utsaha Desa Adat yang terdiri atas: a. LPD; dan b. BUPDA.

Pasal 62 ayat (1), “BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan Utsaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil.” Ayat (2); “BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat.” Ayat (3); “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian BUPDA diatur dengan Peraturan Daerah.”

Kesimpulan

Kehadiran Perda Desa Adat yang menyinggung tentang BUPDA dan LPD ini menunjukkan adanya kebutuhan hukum menyusul adanya peran Desa Adat dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat Adat. Tentunya kehadiran Perda ini dilatarbelakangi oleh semakin besarnya peran Desa Adat dalam mengayomi upaya Masyarakat Adat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Sehingga ada saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara kesejahteraan ekonomi dan peraturan perundang-undangan (Perda).

Perda Desa Adat ini bersifat lintas sektoral dan interdisipliner, terutama antara Hukum Adat, Desa Adat, dan Hukum Badan Usaha. Perda tersebut juga dibangun dengan landasan pemikiran dari bidang-bidang non hukum, seperti Filsafat, sosiologi, administrasi pembangunan dan dari ilmu ekonomi itu sendiri, serta ilmu wilayah, ilmu lingkungan bahkan kalau perlu dari futurologi.

Sayangnya belum diatur tentang potensi Badan Usaha BUPDA dan LPD untuk membentuk dan/atau menjadi Badan Hukum. Sehingga pengelolaan BUPDA itu sendiri dapat menjadi semakin profesional.

Saran

  1. Perlu diatur juga tatacara badan usaha BUPDA dan LPD dalam memilih atau mendirikan Badan Hukum.
  2. BUPDA dan LPD sebaiknya menjadi Badan Hukum sehingga pengelolaannya semakin profesional dan ada kejelasan pembagian tanggungjawab antara pengurus LPD atau BUPDA dengan Desa Adat.

DAFTAR PUSTAKA

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

– Diantha, I Made Pasek (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada Media

– Manan, Abdul (2016). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Divisi Kencana

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

– Umam, Khotibul (2016). Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Penerbit Universitas Terbuka.

– Hartono, Sunaryati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Kemenkumham, Bina Cipta, Bandung, 1988. Hlm.53.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

https://www.nusabali.com/berita/59688/koster-terbitkan-pergub-pengelolaan-keuangan-desa-adat/ diakses pada 2 November 2019

CATATAN KAKI :

[1] https://www.nusabali.com/berita/59688/koster-terbitkan-pergub-pengelolaan-keuangan-desa-adat/ diakses pada 2 November 2019

[2]   Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Kemenkumham, Bina Cipta, Bandung, 1988. Hlm.53.