Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Dikaitkan Dengan UU ASN

Penulis : Dauh Artawan

Editor : Iwa Aryanta

Catatan : Karya Ilmiah ini pernah diunggah sebagai bagian dari Tugas Akhir Program Universitas Terbuka.

KanalSHMH – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo akan menyederhanakan jabatan struktural aparatur sipil negara (ASN). Presiden berencana memangkas jumlah struktur eselon hanya dua lapis saja. Namun untuk langkah awal, terlebih dahulu struktural eselon IV yang akan dihapus. Demikian disampaikan di sela rapat terbatas (Ratas) di komplek istana kepresidenan, Senin (11/11/2019).[1]

“Saya kira di Kemenpan RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di semua kementerian, meski tetap harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Jokowi di sela Ratas terkait cipta lapangan kerja, seperti dikutip dari CNBC.

Presiden melanjutkan bahwa Kemenpan RB sudah menyiapkan posisi yang nanti akan dipangkas. Dimana pada tahap awal, jabatan setingkat eselon IV yang akan dikurangi secara besar-besaran.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, istilah eselon nantinya memang tidak akan dipakai lagi. Lantaran, tidak termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi istilah eselonisasi itu di UU 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara memang sudah tidak dipakai. Nantinya, akan menjadi hanya kelas jabatan saja,” katanya kepada detikcom Minggu malam (20/10/2019).[2]

Jabatan ASN sebagaimana dimuat pada Bab V bagian pertama undang-undang tersebut. Dalam Pasal 13, jabatan ASN terbagi menjadi 3 yakni (a) jabatan administrasi, (b) jabatan fungsional, dan (c) jabatan pimpinan tinggi. Pada bagian kedua Pasal 14, jabatan administrasi dibagi lagi menjadi 3 yakni (a) jabatan administrator, (b) jabatan pengawas, dan (c) jabatan pelaksana.

Jabatan Eselon III dan IV sendiri dalam UU ASN disamakan dengan Jabatan Administrator dan Pengawas. Pada pasal 15 ayat 1 tertulis bahwa jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Lalu pada ayat 2 disebutkan, pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Serta, Pasal 15 ayat 3 menyebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Rumusan Masalah

Dalam makalah ini, penulis akan berfokus pada dua rumusan masalah;

  1. Apakah jabatan struktural sebaiknya dihapus atau dikurangi.
  2. Apakah penghapusan jabatan strukturan melanggar Undang-Undang ASN.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari karya ilmiah ini diharapkan, yaitu :

  1. Memahami jenis-jenis jabatan dalam UU ASN.
  2. Menganalisa apakah penghapusan eselonisasi atau jabatan struktural bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Pada UU ASN

Eselonisasi atau Jabatan Struktural adalah jabatan karir dalam birokrasi pemerintah. Jabatan karir merupakan jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Jabatan Struktural ini dapat disamakan dengan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan ASN terdiri atas, Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Dengan Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Sebelum era UU ASN 2014, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, lurah, dan jabatan lainnya.

Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi. Akan tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Dalam UU ASN 2014, dapat dipahami bahwa jabatan structural dialihkan terminologinya menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

Secara garis besar rincian pengalihan atau perubahan jabatan structural adalah:

  • Jabatan struktural eselon I menjadi JPT Madya
  • Jabatan struktural eselon II menjadi JPT Pratama
  • Jabatan struktural eselon III menjadi Jabatan Administrasi Administrator
  • Jabatan struktural eselon IV menjadi Jabatan Administrasi Pengawas
  • Jabatan Fungsional Umum menjadi Jabatan Administrasi Pelaksana.

Perubahan Terminologi Eselon III dan IV Menjadi Jabatan Administrator

Perubahan jabatan struktural eselon I dan II menjadi JPT Madya dan JPT Pratama dapat dikatakan merupakan perubahan terminologi murni. Karena bisa dikatakan tidak ada perubahan secara paternalistic.

Namun untuk perubahan jabatan struktural eselon III, eselon IV, serta Jabatan Fungsional Umum menjadi Jabatan Administrasi dalam UU ASN dapat dipahami sebagai penegasan terhadap karakteristik jabatan, serta karakteristik tugas dan fungsi jabatan struktural eselon III, IV, dan JFU.

Mereka yang selama ini dikenal sebagai pejabat, selanjutnya diharapkan dikenal sebagai petugas pelayanan publik serta petugas administrasi pemerintahan dan pembangunan.

UU ASN dapat dikatakan mengubah pola perancangan struktur kelembagaan instansi pemerintah pada level eselon III dan IV dari yang semula cascading departementasi atau unit kerja top down (atas ke bawah), selanjutnya menjadi pelembagaan rentang kendali (span of control) secara bottom up (aspirasi dari bawah). Sehingga organisasi dapat mewujudkan struktur yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan public, sekaligus mengubah kultur paternalistik menjadi kultur kemitraan dalam kegiatan layanan administrasi publik.

Sehingga dapat dikatakan, paradigm jabatan Eselon IV dan Eselon III yang selama ini dikenal sebagai pejabat, dapat berubah menjadi pelayan publik. Dimana yang nomenklaturnya dahulu disebut Kepala Seksi dan Kepala Bidang, atau nama lain yang ada kata kepala sebaiknya bisa diubah menjadi Administrator dan Pengawas.

Kultur Kemitraan Jabatan Administrasi

Undang-Undang ASN secara eksplisit menyatakan bahwa ASN merupakan profesi. Dalam Penjelasan UU ASN dijelaskan bahwa maksud dari kata profesi adalah bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki suatu profesi. Dan profesi ASN terdiri dari profesi administrasi publik dan profesi layanan fungsional.

Sehingga, pengembangan jabatan profesi bagi pegawai ASN, bukan sebatas pengembangan jabatan fungsional. Pengembangan jabatan administrasi juga harus dilakukan.

Dalam UU ASN, asas utama pada jabatan administrasi adalah kemitraan. Sehingga antara Pelaksana, Pengawas, dan Administrator akan lebih kepada hubungan rekan kerja daripada hubungan atasan dan bawahan.

Namun, kondisi tersebut saat ini sebagian besar tidak mendukung perubahan kultur. Diantaranya dengan tetap dipertahankannya nama jabatan Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan nama-nama jabatan lain yang diawali kata kepala.

Sebaiknya, nama jabatan tersebut juga diubah menjadi Administrator dan Pengawas. Misalnya Kepala Seksi Pelayanan Kartu Keluarga diubah menjadi Pengawas Pelayanan Kartu Keluarga. Contoh lain misalnya, jabatan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi Administrator Layanan Kependudukan.

Selain itu, jabatan Kepala Bidang dan Kepala Seksi tersebut hingga kini masih memiliki ruangan-ruangan tersendiri yang saling terpisah. Padahal, jika dilihat dari asas kemitraan, ruangan mereka sebaiknya bersatu atau dalam manajemen kantor dikenal dengan istilah Open Space (ruang bersama). Sehingga para Pelaksana, Pengawas, dan Administrator dapat saling berinteraksi dan berkoordinasi dengan mudah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Jabatan Fungsional Pada UU ASN

Jabatan Fungsional berdasarkan UU ASN 2014 adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasny Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijasah Sarjana (Strata-1);

Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;

JF Keahlian juga wajib terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh organisasi ikatan profesinya.

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:

Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pembina utama, golongan ruang IV/e.

Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Kemudian, Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);

Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional ketrampilan dibagi dalam empa jenjang jabatan yaitu Jenjang Penyelia, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana, dan yang terbawah adalah Jenjang Pelaksana Pemula.

Jika dilihat dari syarat kepangkatan dan pendidikan, maka Jabatan Pelaksana, Pengawas dan Administrator dapat disetarakan dengan Jabatan Fungsional Keahlian Pertama dan Keahlian Muda, serta Jabatan Fungsional Keahlian Madya.

Undang-Undang ASN secara eksplisit menyatakan bahwa ASN merupakan profesi. Dalam Penjelasan UU ASN dijelaskan bahwa maksud dari kata profesi adalah bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki suatu profesi. Dan profesi ASN terdiri dari profesi administrasi publik dan profesi layanan fungsional.

Sehingga, pengembangan jabatan profesi bagi pegawai ASN, bukan sebatas pengembangan jabatan fungsional. Pengembangan jabatan administrasi juga harus dilakukan.

Kesimpulan

Penghapusan jabatan struktural berupa eselonisasi IV dan III adalah sesuai dengan perintah Undang-Undang ASN. Sebab, jabatan struktural tersebut diubah karakternya menjadi jabatan administrasi yang bersifat koordinatif.

Perubahan jabatan struktural eselon III, eselon IV, serta Jabatan Fungsional Umum menjadi Jabatan Administrasi dalam UU ASN dapat dipahami sebagai penegasan terhadap karakteristik jabatan, serta karakteristik tugas dan fungsi jabatan struktural eselon III, IV, dan JFU.

Mereka yang selama ini dikenal sebagai pejabat, selanjutnya diharapkan dikenal sebagai petugas pelayanan publik serta petugas administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Sehingga, penghapusan jabatan struktural Administrator dan Pengawas tidak tepat, karena akan melanggar Undang-Undang ASN. Namun, perampingan atau pengurangan jabatan Administrator dan Pengawas dapat dilakukan demi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sehingga, jabatan Administrator dan jabatan Pengawas sebaiknya dikurangi hanya sesuai kebutuhan. Mereka sebaiknya dialihkan untuk menduduki jabatan fungsional keahlian, yang dituntut untuk menguasai kualifikasi profesi tertentu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saya menyarankan;

  1. Jabatan Administrator dan Pengawas sebaiknya dikurangi, bukan dihilangkan.
  2. ASN yang mengisi Jabatan Administrator dan Pengawas yang dikurangi sebaiknya dialihkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Keahlian.

 

DAFTAR PUSTAKA

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum; Jakarta. Citra Aditya Bakti.

– Indrati S, Maria Farida, dkk (2016). Ilmu Perundang-Undangan; Tangerang Selatan. Penerbit Universitas Terbuka

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Catatan Kaki :

[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20191111185534-4-114445/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-pangkas-pejabat-eselon-iv /diakses pada Kamis 14 November 2019.

[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4753921/jumlah-eselon-mau-dipangkas-jokowi-ini-aturan-jabatan-pns