Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Penulis : Kadek Suwanjana.

Editor : Iwa Aryanta.

Keterangan : Karya Ilmiah ini diunggah sebagai pelengkap tugas akhir program S1 Ilmu Hukum Universitas terbuka pada semester 2019.2.

KanalSHMH – Kendaraan bermotor dirampas oleh debt collector atau penagih hutang, menjadi cerita lumrah di kalangan masyarakat. Kendaraan bermotor ini biasanya ditarik paksa karena pemiliknya menunggak uang cicilan, dan tidak segera melapor kepada perusahaan pembiayaan.

Proses penarikan paksa kendaraan bermotor ini seringkali berlebihan. Sehingga tidak jarang ada pihak-pihak yang mengalami luka-luka karena perselisihan fisik. Terutama jika penarikan paksa ini dilakukan oleh pihak ketiga (swasta) yang jasanya digunakan oleh perusahaan pembiayaan.

Selain itu, Polisi juga sering turut serta dalam melakukan eksekusi atau penarikan paksa kendaraan bermotor yang menunggak cicilan. Seperti diantaranya yang dilakukan oleh Unit Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan. Mereka mengamankan 13 unit kendaraan roda empat berbagai merek dalam jaminan fidusia.[1]

Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alexander Yurikho Hadi menerangkan, pihaknya ikut mengamankan 13 unit kendaraan jaminan fidusia dari para debitur penunggak cicilan pembiayaan kendaraan bermotor yang terjadi sejak bulan Agustus hingga akhir November 2017.

“Mobil ini milik mereka penunggak cicilan kendaraan bermotor,” kata Alexander, Jumat (1/12/2017), seperti dikutip dari Merdeka.com. Namun, aparat kepolisian dalam hal ini hanya membantu mengamankan dan mengawal pihak kreditur yang tertunggak pembayaran cicilan.

Kredit Pembiayaan ini biasanya menggunakan konsep pengikatan kredit jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah penyerahan hak kepemilikan suatu barang kepada pihak lain, namun penguasaan barang masih ada pada pihak yang menyerahkan hak kepemilikan suatu barang.

Dalam suatu kredit kendaraan bermotor, konsumen membeli sepeda motor dan nama yang tercantum dalam buku bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) adalah nama konsumen. Namun, konsumen kemudian menyerahkan hak kepemilikan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan hingga konsumen melunasi harga kesepakatan pembiayaan. Dalam hal ini, konsumen kemudian akan menyerahkan BPKB untuk disimpan oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Proses eksekusi Jaminan Fidusia sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun proses eksekusi seringkali bermasalah dan tidak jarang menimbulkan korban luka dan korban jiwa.

Sehingga penulis mencoba untuk mempertanyakan dua hal berikut :

  1. Mengapa masyarakat seringkali tidak paham proses eksekusi objek jaminan fidusia?
  2. Mengapa proses eksekusi objek Jaminan Fidusia seringkali bermasalah?

Karya ilmiah ini diharapkan dapat :

  1. Menjabarkan permasalahan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia.
  2. Menunjukkan jalan keluar agar proses eksekusi objek jaminan fidusia tidak menimbulkan permasalahan hukum baru.

Pembiayaan Konsumen Oleh Perusahaan Pembiayaan

Pembiayaan konsumen adalah salah satu kegiatan (produk) pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (finance). Selain pembiayaan konsumen, ada pula leasing, factory, dan kartu kredit.

Menurut A. Abdurahman, seperti dikutip oleh Munir Fuady, pembiayaan konsumen adalah Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit yang diberikan itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. Untuk itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.[2]

Namun, kredit ini sangat bermanfaat bagi konsumen, baik konsumen pribadi maupun konsumen perusahaan (badan usaha). Sebab, dengan konsep kredit ini, maka pemilik masih dapat memanfaatkan/menggunakan suatu barang yang kepemilikannya sudah diserahkan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu, pengikatan kredit dengan jaminan fidusia ini juga memiliki keunggulan berupa tidak harus adanya agunan lain selain surat bukti kepemilikan barang yang dibiayai pembeliannya atau dibeli dengan cara kredit.

Tentu saja, karena tidak adanya agunan yang penguasaannya diserahkan dari kreditur kepada debitur, maka model kredit ini bisa dikatakan lebih beresiko. Sehingga bunga kredit jenis ini akan cenderung lebih tinggi selayaknya kredit tanpa agunan, jika dibandingkan daripada kredit dengan agunan.

Pengikatan Kredit Dalam Pembiyaan Konsumen

Pengikatan kredit dalam produk pembiayaan konsumen pada umumnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana salah satu syaratnya adalah adanya sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 UU Jaminan Fidusia.

Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa pihak yang berhak melakukan eksekusi adalah pihak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia, baik itu perusahaan Leasing, Bank, atau jenis badan usaha pembiayaan lainnya.

Suatu pengikatan Jaminan Fidusia dapat dikatakan berlaku efektif (memiliki kekuatan eksekutorial dan melekatkan hak preferen kepada kreditur) maka harus diawali dengan proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang harus dilakukan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Akta Jaminan Fidusia akta otentik, yang berarti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hakim akan mengganggapnya benar sampai ada yang meragukan keasliannya dan/atau membuktikan ketidak-asliannya.

Objek fidusia sendiri juga harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, berdasarkan Pasal 11 dan 12 UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran objek fidusia diperlukan guna memenuhi asas publisitas dan memberikan jaminan kepada pihak ketiga mengenai objek fidusia.

Setelah didaftarkan, barulah Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi atau penarikan barang jaminan kendaraan dilindungi dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kreditur dapat menarik kendaraan bermotor yang kepemilikannya sudah diserahkan oleh debitur kepada mereka. Namun, penarikan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh debitur adalah datang ke perusahaan pembiayaan. Konsumen dapat meminta restrukturisasi utang, sehingga kendaraan mereka tidak ditarik oleh perusahaan pembiayaan.

Sebab, jika debitur tidak datang kepada kreditur, maka konsumen akan diberikan surat peringatan, satu sampai dua kali dan diberi waktu batas untuk membayar. Barulah, jika debitur tidak memiliki itikad baik untuk dating melapor, maka perusahaan pembiayaan berhak untuk menarik kendaraan.

Akan tetapi, dalam UU Jaminan Fidusia kreditur dapat melakukan eksekusi (penarikan) jika sudah melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia.

Dalam prosesnya pihak perusahaan pembiayaan atau leasing dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector atau tenaga jasa penagihan) yang sudah tersertifikasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Sehingga, jika perjanjian fidusia belum didaftarkan, dan sertifikat fidusia belum terbit, maka kreditur tidak dapat mengeksekusi kendaraan bermotor tersebut.

Selain pihak swasta, aparat kepolisian juga dapat membantu proses eksekusi fidusia tersebut. Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Namun, tugas polisi berdasarkan Perkap 8 2011 ini hanya sebatas mengawal proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur. Sebab UU Jaminan Fidusia menegaskan, bahwa hanya pihak penerima fidusia yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi.

Perlu diperhatikan juga bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia juga dinyatakan harus mengikuti prosedur pelaksanaan (eksekusi) suatu keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement). Diantaranya kreditur diwajibkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas objek jaminan Fidusia berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengikatan kredit pada kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan (finance) adalah menggunakan pengikatan kredit jaminan fidusia.

Namun, masyarakat seringkali tidak paham prosedur dan syarat eksekusi objek jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan juga seringkali tidak menjelaskan secara lisan hak dan kewajiban konsumen. Mereka hanya menyodorkan perjanjian tertulis yang tidak disertai penjelasan lisan yang cukup. Sehingga proses eksekusi objek Jaminan Fidusia seringkali bermasalah.

Kesadaran hukum konsumen dan kepatuhan hukum perusahaan menjadi kunci kelancaran dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Konsumen dan perusahaan pembiayaan harus memahami hak dan kewajibannya. Mereka juga harus sama-sama memahami syarat dan prosedur penarikan objek jaminan fidusia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan;

  1. Konsumen dan perusahaan pembiayaan harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam perjanjian pengikatan fidusia. Mereka harus sama-sama memahami syarat dan prosedur penarikan objek jaminan fidusia.
  2. Kesadaran konsumen dapat ditingkatkan dengan penjelasan lisan oleh staf perusahaan pembiayaan kepada konsumen, ketika menandatangani perjanjian kredit.
  3. Eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya menggunakan pendampingan dan/atau pengamanan aparat kepolisian, walau perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector/swasta) dalam melakukan eksekusi eksekusi objek perjanjian fidusia.

 

DAFTAR PUSTAKA

– Fuady, Munir (2006). Hukum tentang Pembiayaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

– Umam, Khotibul (2016). Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Penerbit Universitas Terbuka.

– Rijanto, R. Benny (2016). Hukum Acara Perdata. Penerbit Universitas Terbuka.

– Marhaeni Ria Simbolon dan JM Henny Wiludjeng (2016). Hukum Adat. Penerbit Universitas Terbuka.

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-minta-warga-melapor-jika-kendaraan-ditarik-mata-elang.html/ diakses pada 28 Oktober 2019.

 

CATATAN KAKI :

[1] https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-minta-warga-melapor-jika-kendaraan-ditarik-mata-elang.html/ diakses pada 28 Oktober 2019.

[2] Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 163.