Naskah Akademik Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

KanalSHMH – Naskah akademik menjadi wajib pada sebagian pesar Peraturan Perundang-Undangan sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 42 ayat (2) ditegaskan bahwa RUU yang berasal dari inisiatif DPR, pengajuan Presiden atau pengajuan DPD harus disertai naskah akademik.

Namun terdapat pengecualian untuk sejumlah peraturan perundang-undangan tertentu. Pada pasal 43 ayat (3) UU nomor 12 tahun 2011. Pengecualian berlaku untuk RUU APBN, Penetapan Perpu menjadi UU, dan Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu.

Kemudian, keberadaan naskah akademik juga wajib dalam penyusunan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Kewajiban Naskah Akademik terkusus pada Perda yang dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah.

Berdasarkan UU ini, Materi yang diatur dalam RUU dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diajukan dalam Prolegnas diperlukan konsepsi RUU. Konsepsi ini meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, serta sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan.

Dengan demikian, Naskah Akademik harus menggambarkan dan menguraikan materi mengenai latar belakang tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi pengaturan. Sehingga dengan membaca Naskah Akademik tersebut, para pihak dapat mengetahui apakah kehendak untuk mengatasi suatu permasalahan dengan membuat undang-undang merupakan sesuatu yang layak diteruskan atau tidak. Oleh sebab itu, latar belakang, sasaran, dan rencana ruang lingkup pengaturan harus diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian hukum.

Dalam Naskah Akademik juga diharapkan memuat apakah suatu permasalahan belum ada pengaturannya pada UU yang ada, atau pengaturan yang ada tidak lagi mampu mengatur, dan bisa juga karena ketentuannya memang tumpang tindih dengan peraturan lainnya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan.

Mantan Kepala BPHN, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H, mengatakan bahwa secara umum naskah akademik harus mampu menggambarkan urgensi mengenai perlunya suatu permasalahan diatur atau diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Perbedaan sistematika atau format naskah akademik antara peraturan menteri dan lampiran I undang-undang nomor 12 tahun 2011 tidak signifikan. Namun dalam sistematika naskah akademik menurut lampiran I dibuat lebih detail agar mempermudah bagi pengambil kebijakan atau perancang peraturan perundang-undangan dalam merumuskan norma yang diperlukan dalam lampiran I.

Teknis penyusunan naskah akademik dimulai dengan pendahuluan yang hampir sama dengan teknis penyusunan naskah akademik dalam peraturan menteri hukum dan HAM tetapi dalam latar belakang pendahuluan nya cukup memberikan alasan urgensitas mengapa suatu permasalahan memerlukan pengaturan kemudian. Dalam Bab selanjutnya, anggaran menyusun naskah akademik harus menguraikan mengenai berbagai teori yang mendukung pengaturan permasalahan tersebut dengan didukung praktik penyelenggaraan empirik yang telah ada. Praktik penyelenggaraan tersebut berupa hasil studi komparatif yang dapat berasal dari negara lain atau dari daerah lain dalam sistematika. Naskah akademik juga harus menganalisa mengenai dampak dari adanya suatu pengaturan terhadap suatu permasalahan terhadap Keuangan Negara. Hal ini menjadi penting, sebab seringkali dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pengaruh terhadap keuangan negara kurang diperhatikan.

Dengan demikian, Naskah Akademik sesungguhnya sangat penting dalam menghasilkan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan untuk mengatur, dan/atau mengatasi suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Oleh sebab itu, Naskah Akademik harus benar-benar diperhatikan kualitasnya. Sehingga naskah Akademik tidak hanya sekedar menjadi syarat pelengkap dalam penyusunan suatu RUU dan rancangan peraturan lainnya.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

– Setiadi Wicipto. Jurnal Legislasi Indonsia; Naskah Akademik Pasca Diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011. Penerbit Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, KemenkumHAM. 2011.

– Hariadi Agus. Jurnal Legislasi Indonsia; Menata Ulang Penyusunan Program Legislasi Nasional Dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas. Penerbit Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, KemenkumHAM. 2011.