Mengenal Pajak dan Hukum Perpajakan

KanalSHMH – Pajak merupakan penerimaan negara yang dominan untuk melaksanakan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pajak di Indonesia baik dilihat dari peranannya terhadap APBN maupun besarannya yang dari tahun ke tahun, tiada henti menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Mr.Dr.N.J.Feldmann, mengatakan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh/dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), dengan tanpa adanya kontraprestasi. Pajak semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Kemudian, menurut P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Selanjutnya, Dr. Soeparman Soemohamidjojo berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Serta menurut Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M., pajak adalah hak dan kewajiban kepada negara yang dapat dilaksanakan, diatur dengan undang-undang, digunakan untuk keperluan negara dengan memperoleh kontraprestasi pada sektor pajak yang bersangkutan.

Sementara sejumlah ahli lainnya mendefinisikan Pajak dengan mencantuman istilah “Iuran Wajib”, mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan Kerjasama dengan wajib pajak sehingga dihindari penggunaan istilah “paksaan”.

Dapat pula disimpulkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang pribadi atau badan kepada negara, yang dipungut secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkuasa berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Sehingga pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.

Dimana dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung terhadap individual pembayar pajak yang diberikan oleh Pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sumber referensi : Modul 1 BMP HKUM4407 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan; Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M. Penerbit Universitas Terbuka.