Mengenal Istilah-Istilah Dalam Proses Hukum Pidana

SHMH – Dalam proses penegakan hukum pidana dikenal beragam istilah yang bisa dibilang asing bagi orang awam. Bahkan sebagian lawyer pemula sering kebingungan dengan istilah ini. Sebagian istilah diantaranya adalah serapan bahasa Belanda, atau bahkan peninggalan sistem hukum Belanda ketika menjajah Indonesia.

Berikut sebagian diantaranya:

BAP
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah prosedur dari pihak kepolisian untuk mencari informasi dari berbagai pihak mengenai suatu kasus. Pihak yang di BAP bisa saksi, tersangka, dan juga saksi ahli.

Berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan bagian dari isi berkas perkara, yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu. Pemeriksaan bisa dilakukan terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

Dakwaan
Dakwaan adalah tahapan pertama dalam persidangan kasus pidana. Dalam sidang dakwaan, Jaksa Penuntut Umum akan membacakan dan menyerahkan Surat Dakwaan.

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Surat dakwaan dibuat setelah Jaksa berpendapat bahwa dari hasil penyidikan sudah cukup dan dapat dilakukan penuntutan.

Penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP). Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (pasal 155 ayat [2] KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang.

Eksepsi
Eksepsi adalah salah satu tahapan/proses peradilan di Indonesia. Eksepsi berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Eksepsi biasanya disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.

Tanggapan Eksepsi
Tanggapan Eksepsi adalah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan dan dibacakan di muka persidangan. Dimana Tanggapan Eksepsi adalah surat yang dibuat oleh JPU untuk menanggapi, menjawab, dan membantah eksepsi terdakwa dan/atau kuasa hukum terdakwa.

Putusan Sela
Putusan Sela adalah putusan yang dibacakan oleh Mejelis Hakim setelah Dakwaan dan Eksepsi dibacakan. Putusan sela dibacakan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apabila kuasa hukum terdakwa meminta hal-hal tertentu yang diluar pokok perkara dalam eksepsinya.

Surat Tuntutan
Surat tuntutan adalah surat yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (pasal 182 ayat (1) KUHAP). Surat tuntutan biasanya akan berisi tuntutan pidana.

Pledoi
Pledoi dikenal dengan istilah pembelaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pledoi dari terdakwa dan/atau penasehat hukumnya biasanya diserahkan dan dibacakan setelah pembacaan surat tuntutan oleh JPU.

Replik
Replik adalah jawaban JPU atas Pledoi atau pembelaan terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Dalam menyusun replik, penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pemelaan terdakwa dan penasehat hukumnya. JPU biasanya akan menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam replik.

Duplik
Duplik adalah tanggapan Penasehat Hukum terhadap Replik JPU di muka persidangan. Duplik umumnya akan menangkis dan membantah Replik dari JPU.

Putusan
Putusan dalam siding perkara pidana Putusan adalah kesimpulan terakhir dari Majelis Hakim, yang biasanya berisi bagian mana saja dari Dakwaan JPU dan Pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang dikabulkan.

Terdapat beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, diantaranya:

– Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Biasanya karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

– Putusan Lepas, yang berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dimana majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

– Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti majelis hakim perkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepadanya. (iwa)