Memberi Efek Jera Kepada Pengembang Perumahan Nakal

KanalSHMH – Perumahan atau Papan adalah kebutuhan pokok yang mendasar bagi masyarakat. Perkembangan perekonomian membuat akselerasi pemenuhan akan kebutuhan perumahan bagi masyarakat semakin berkembang dan terus meningkat.

Banyak pengusaha yang kemudian menanggapi permintaan akan rumah hunian. Sehingga muncullah banyak pengembang perumahan. Namun, tidak semua perusahaan mengutamakan dan memperhatikan hak-hak konsumen, sehingga tidak jarang muncul pengembang yang nakal. Misalkan, pengembang yang membangun rumah dengan kualitas asal-asalan.

Pengembang nakal tersebut, tentu saja terikat dengan perjanjian jual beli (hukum perdata) dengan konsumen. Selain itu, pengembang property juga terikat dengan ketentuan hukum publik. Misalnya, konsumen atau warga dapat mengajukan gugatan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara bertahap di tingkatan Kabupaten, Provinsi, dan di Pemerintah Pusat.

Selain itu, pengembang property sesungguhnya juga dapat dijerat dengan ancaman hukuman pidana, baik itu pidana denda, bahkan ancaman pidana penjara. Ancaman pidana ini diantaranya tersebar pada Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (Pasal 1 angka 2).

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (sarana dan utilitas umum) adalah syarat mutlak yang harus dilengkapi dalam suatu perumahan. Dalam Pasal 42 Undang-Undang yang sama bahkan ditegaskan bahwa pemasaran perumahan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual-beli, baru dapat dilakukan setelah adanya kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Dalam Pasal 151 UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini, pengembang diancam dengan hukuman pidana. Dimana bunyi lengkap pasal tersebut, yaitu;

“(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Sanksi lebih tegas kemudian membayangi pengembang perumahan nakal. Pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kondisi kelayakan jalan perumahan bahkan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 273, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Sanksi lebih berat diberikan jikalau korban sampai mengalami luka berat. Dimana pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Terlebih jika korban meninggal dunia, maka penyelenggara jalan dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta. Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp 1,5 juta.

Penyelenggara jalan umum adalah pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat yang memiliki kewajiban pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Sementara penyelenggara jalan khusus adalah para pihak yang mengelola jalan khusus, termasuk pengembang perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemerintah.

Sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, bahwa jalan yang ada di perumahan/kompleks merupakan Jalan Khusus yaitu jalan yang dibangun oleh instansi untuk kepentingan sendiri. Sepanjang status jalan tersebut tidak dialihkan oleh instansi yang berwenang kepada Negara.

Pasal 1 angka 6 berbunyi, “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Yang mana selanjutnya pada penjelasan Pasal 6 ayat (3), dipertegas lagi bahwa, “Yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.”

Dengan demikian, jika pengembang perumahan tidak bertanggungjawab memelihara kualitas jalan perumahan yang belum diserahterimakan kepada negara, atau dalam hal teknis kepada pemerintah setempat, maka pihak pengembanglah yang bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan. Jadi, apabila warga menjadi korban, dapat melapor atau melakukan pengaduan masyarakat (Dumas) ke kantor polisi terdekat. Sehingga pihak pengembang dapat diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum pidana yang ada. Agar dapat memberikan efek jera, dan tidak ditiru oleh pengembang lainnya. (I Wayan Adi Aryanta, S.E.,S.H.,M.H.)