Hukum Adat Dan RUU KUHP Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia

Penulis : Wahyu Aditya

Editor  : Iwa Aryanta

Catatan : Artikel ini sudah pernah diunggah sebagai karya ilmiah Universitas Terbuka.

KanalSHMH – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sejumlah pasal masih menjadi polemik, sehingga DPR memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP yang sudah dibahas sejak puluhan tahun silam untuk menggati KUHP warisan kolonial Belanda.

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, berikut diantara beberapa pasal yang masih menyita perhatian publik.[1]

  1. Pasal Penghinaan Presiden

Pasal 218 ayat 1 RKUHP berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Pasal tersebut dinilai mencederai demokrasi akibat pembatasan menyampaikan aspirasi berupa kritik yang ditujukan untuk presiden.

  1. Pasal Aborsi

Pasal aborsi yang dianggap meresahkan adalah pada pasal 470 dan 471 karena dinilai diskriminatif terhadap korban perkosaan dan perempuan lainnya. Selain itu pasal ini juga bertentangan dengan UU Kesehatan yang telah ada terlebih dahulu.

  1. Pasal Pidana untuk Seluruh Persetubuhan di Luar Nikah

RUU KUHP meluaskan makna zina. Pasal 417 ayat 1 berbunyi, “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

  1. Pasal Pencabulan Sesama Jenis

Pasal Pencabulan diluaskan maknanya. Dalam draf itu bisa dikenakan kepada pencabulan sesama jenis, sepanjang dilakukan di depan umum. Berikut bunyi lengkap Pasal 421, “

Ayat 1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

  1. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
  2. b) secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
  3. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Ayat 2. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

  1. Pasal Hukum Adat

Untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, RUU KUHP mengakui adanya hukum adat. Sebab dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Rumusan Masalah

Indonesia bisa dikatakan tidak memiliki atau menghasilkan sistem hukum sendiri. Indonesia setelah merdeka menggunakan sistem hukum civil law yang merupakan peninggalan kolonialisme Belanda. Namun Indonesia juga mengakui penerapan Sistem Hukum Agama Islam, dan mengakui berlakunya Hukum Adat.

Sehingga penulis ingin mengkaji beberapa hal dalam makalah ini, yaitu:

  1. Apakah Indonesia memang mengakui Pluralisme dalam penerapan Sistem Hukum?
  2. Apakah Pluralisme Hukum Indonesia terbilang lemah atau kuat?

Tujuan dan Manfaat

Penulis berharap Tujuan dan manfaat dari makalah ini, yaitu :

  1. Memahami Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia
  2. Memahami Pluralisme dalam SIstem Hukum di Indonesia.

 

Hukum Adat Dalam RUU KUHP

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik pada 3 Juli 2019, menuturkan bahwa saat ini masih terdapat tujuh isu yang belum disepakati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara DPR dan Pemerintah.[2]

Salah satunya yakni ketentuan soal pemberlakuan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau hukum adat di Pasal 2 RUU KUHP. “Perdebatan yang paling panjang itu sesungguhnya ada di asas legalitas itu. Hukum adat itu,” ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Berdasarkan draf RUU KUHP hasil rapat internal pemerintah 25 Juni 2019, Pasal 2 menyatakan, hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Menurut Erma tim Panja Pemerintah sendiri masih terjadi perdebatan apakah pasal mengenai penerapan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau hukum adat perlu diatur dalam RUU KUHP. Perdebatan juga terjadi soal bagaimana mengukur penerapan hukum adat agar tidak menimbulkan konflik.

Erma mencontohkan ketika ada orang bersuku Aceh melakukan pelanggaran di Papua, apakah hukuman untuk membayar denda adat dengan menggunakan babi bisa diterapkan atau tidak.

Dalam artikel yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengkritik ketentuan pasal 2 RUU KUHP. Ia menilai ketentuan tersebut akan menyimpang dari asas legalitas jika tetap berlaku. “Hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP menurut pasal 2 ini tetap berlaku. Ini artinya menyimpangi asas legalitas,” ujar Isnur. Selain itu ketentuan Pasal 2 membuka celah penerapan peraturan daerah yang cenderung diskriminatif.[3]

Pasal ini juga pernah dipersoalkan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Staf advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Sekar Banjaran Aji mengatakan ketentuan Pasal 2 RKUHP sangat berkaitan erat dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda).

Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu).[4] Selanjutnya, Pluralisme Hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Adalah suatu hadirnya lebih dari satu sistem aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial.

Griffith berpendapat bahwa Pluralisme Hukum adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial, oleh sebab itu setiap kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pilihan-pilihan hukum yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukannya masing-masing.[5]

Griffith, dan juga Hooker sama-sama mengemukakan atau unsur pokok dalam kaitannya dengan pengertian pluralisme hukum ditandai dengan adanya situasi di mana dalam masyarakat terdapat dua atau lebih sistem hukum untuk dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat.[6]

Selanjutnya, tokoh hukum lainnya, Erman mengatakan bahwa pluralisme merupakan ciri khas Indonesia sejak dahulu jauh sebelum merdeka. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga, menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.

Secara garis besar pluralisme hukum di Indonesia terjadi karena di latar belakangi keberlakuan tiga sistem hukum;

  1. Hukum Adat

Indonesia memiliki hukum adat yang majemuk, karena masyarakat yang terdiri dari beragam suku-bangsa. Bermacam-macam hukum adat masih hidup di daerah, seperti hukum adat Jawa, hukum adat Batak, hukum adat Bugis, hukum adat Minangkabau dan hukum adat Bali dan hukum adat lainnya. Hukum adat ini biasanya hanya berlaku di wilayah adat masing-masing.

Indonesia menerapkan hukum adat karena hukum adat itu muncul di Indonesia, di sebabkan karena adanya suatu kebiasaan masyarakat yang di ulang-ulang dan menjadi suatu aturan yang tidak tertuli. [7] Mereka menjadikan patokan hukum bagi suatu daerahnya. Dan sampai sekarang hukum adat masih di pakai oleh beberapa masyarakat pada umumnya di pakai menjadi pedoman hukum.

  1. Hukum Islam

Sistem Hukum Islam berlaku terbatas di Indonesia dengan adanya Pengadilan Agama. Suatu pengadilan yang khusus menangani sengketa perdata, khususnya perkawinan dan wakaf secara hukum Islam. Selain itu, Sistem Hukum Islam juga berlaku lebih luas di Provinsi Aceh.

Secara yuridis raja-raja sebelum Indonesia merdeka sudah memberlakukan hukum Islam. Akan tetapi tidak diterapkan dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum Islam diberlakukan dalam konteks ijtihad ulama, permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang tidak bisa di selesaikan oleh perundang-undangan kerajaan maka terkadang di tanyakan kepada Ulama.[8]

Berdasarkan pola ijtihad, mazhab imam 4, yaitu Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hukum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara barat di Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, Kemudian Spanyol, di susul oleh Belanda, dan Inggris.

  1. Sistem Hukum Civil Law

Civil Law merupakan sistem yang di anut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi, karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus. Sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinetal sehingga kerap di sebut juga dengan sebutan kontinental.

Pada mulanya civil law di perkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini. Hukum yang di maksud civil law tadi di berlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, pernyataan berlaku penundukan sukarela, pilihan hukum dan sebagainya, hukum Barat itu dinyatakan berlaku bagi golongan Eropa, orang Timur Asing (terutama Cina) dan orang Indonesia.

Saat kolonialisasi bangsa Belanda terhadap wilayah-wilayah nusantara, penjajah juga berusaha menancapkan pengaruhnya dengan menggunakan kebijakan penerapan hukum Belanda terhadap wilayah jajahan atau kolonial.

Hingga sekarang pengaruh hukum Belanda tersebut masih sangat kuat karena  bangsa ini merupakan bangsa yang di jajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya, sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa sejak negara ini di dirikan sebagian besar hukum yang kita gunakan adalah hasil dari mengadopsi sistem hukum penjajah (Belanda).[9]

Dari situlah sistem hukum civil law berlaku hingga sekarang dan menjadi tumpuan hukum di Indonesia dan menambah keragamaan bangsa Indonesia di bidang hukum.

Pengaruh Anglo Saxon Terhadap Civil Law di Indonesia

Indonesia secara utama menganut Sistem Hukum Civil Law. Namun, Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh-pengaruh Sistem Hukum Anglo Saxon. Hal ini terutama akibat adanya sistem pereekonomian internasional, dimana banyak dipengaruhi oleh asas-asas hukum Anglo Saxon yang diterapkan terutama di Inggris dan Amerika Serikat.

Indonesia sendiri banyak meratifikasi perjanjian internasional. Dimana perjanjian internasional tersebut banyak dipengaruhi asas-asas Anglo Saxon.

Sayangnya, Indonesia tidak memiliki suatu Undang-Undang Pokok yang menegaskan dan mengkoordinir Sistem Hukum Indonesia. Sehingga menimbulkan ketidak seragaman penerapan hukum di Indonesia (Unifikasi hukum). Kondisi ini mengakibatkan konsep hukum ideal sulit terlaksana. Hal ini dikarenakan banyaknya hukum di Indonesia yang harus di ikuti, dan rata-rata merujuk asas dari sejumlah sistem hukum.

Sutcipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Hukum Progresif menjelaskan hukum yang baik adalah hukum yang berlaku tidak hanya untuk manusia.[10] Prof. Soerjono Soekanto mengatakan terdapat 5 faktor tegaknya hukum di Indonesia yang merupakan muara dari konsep hukum ideal yaitu adalah sebagai berikut :

  1. Hukum itu sendiri;
  2. Penegak hukum;
  3. Sarana dan prasarana;
  4. Budaya; dan
  5. [11]

Sehingga konsep hukum ideal hanya akan tercipta dengan memenuhi secara baik lima faktor tegaknya hukum, namun tetap dengan penguatan dari sistem dan ketatanegaraan Indonesia seperti membenahi kepemimpinan, struktur organisasi, dan moral para pemimpin bangsa khususnya di bidang yudikatif. Dengan harapan agar, pengaruh asas dari beragam sistem hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan terselubung. 

Kesimpulan

Pluralisme hukum adalah lahirnya suatu aturan hukum yang lebih dari satu aturan di dalam kehidupan masyarakat sosial. Pluralisme hukum lahir di Indonesa di sebabkan faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai keragaman budaya, ras, agama, dan hukum. Dan sekurang-kurangya hukum yang berkembang di Dunia, lima hukum yang berkembang samapai saat ini. Namun, di indonesia menganut empat sumber hukum, yang pertama Hukum Adat, Hukum Islam, sistem Hukum Civil Law dan sistem Hukum Common Law. Walaupun dalam peraturan hukumnya berbeda-beda namun hakikatnya dan tujuanya sama yaitu mencapai keadilan untuk kemaslahatan bangsa.

Akan tetapi, Pluralisme hukum di Indonesia adalah Pluralisme lemah dimana masyarakat tidak dapat memilih dengan sistem hukum mana mereka akan mengikatkan diri. Kondisi ini jugalah yang menyebabkan RKUHP banyak diperdebatkan, termasuk dalam hal pemberlakuan Sistem Hukum Adat.

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu aturan perundang-undangan yang menjadi payung terhadap pluralism hukum di Indonesia. Terlebih UUD sudah mengamanatkan hal tersebut dalam pasal 18B, yang hingga kini belum terwujud. Dengan adanya payung hukum, gerakan positifisisasi hukum adat yang saat ini sesungguhnya sudah berlangsung di akar rumput dapat terus menggelinding bagaikan bola salju.

Sehingga dengan dirangkulnya hukum adat oleh pluralism hukum, hukum positif di Indonesia bisa semakin maksimal merangkul nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup di masyarakat (living law). Hal ini juga alhasil akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperan aktif membangun hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tentu saja sekaligus akan meningkatkan kepatuhan hokum, karena hokum yang berlaku sesuai dengan kehendak atau kesepakatan bersama.

Saran

  1. Perlu adanya Undang-Undang Pokok SIstem Hukum di Indonesia yang menjelaskan garis besar pluralism hukum di Indonesia.
  2. Perlu adanya batasan berlakunya Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pluralisme Hukum di Indonesia dan Batasan terhadap Pengaruh Anglo Saxon terhadap sistem Hukum Civil Law Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

– Mohammad Daud Ali (2009). Hukum Islam. Rajawali Press.

– Materi Perkuliahan Bambang Widodo Umar, Disampaikan Dalam Perkuliahan Sosiologi Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta (2018). Tidak Diterbitkan.

– Soerjono Soekanto (2009). Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

– Raharjo, Sadjipto (2012). Hukum Progresif Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

– Umam, Khotibul (2016). Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Penerbit Universitas Terbuka.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

– https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926081224-4-102313/simak-sederet-pasal-kontroversial-ruu-kuhp–kpk/ diakses pada 14 November 2019

 

CATATAN KAKI :

[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926081224-4-102313/simak-sederet-pasal-kontroversial-ruu-kuhp–kpk/ diakses pada 14 November 2019

[2] https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/16384321/pemberlakuan-hukum-adat-jadi-perdebatan-dalam-pembahasan-ruu-kuhp?page=all./ DIakses pada Kamis 14 November 2019.

[3] Ibid

[4] Misbahul Mujib, Jurnal Unifikasi dan Pluralisme Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2012, Hal.4.

[5] Ibid., Hal.26.

[6] Ibid., Hal.27.

[7] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2009, Hal.45.

[8] Mohammad Daud Ali, Hukum islam, Op. Cit., Hal. 39.

[9] Mohammad Daud Ali, Op. Cit., Hal.59

[10] Sutjipto Raharjo, Hukum Progresif Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal.38.

[11] Soerjono Soekanto, Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta,  2007, Hal.24.