Dasar Hukum Pemungutan Karcis Masuk Objek Wisata Pantai Pandawa Oleh Desa Adat Kutuh

Penulis : Wayan Adi A

Editor : Iwa Aryanta.

Catatan : Ditulis pada Awal 2019. Tulisan ini sudah pernah diupload untuk tugas Karya Ilmiah-Tugas Akhir Program (TAP) S1 Ilmu Hukum UT pada tahun 2019.

KanalSHMH – Desa Adat memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat di sebagian daerah di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah pedesaan, kawasan hutan, dan daerah pedalaman. Namun, di Bali, peran Desa Adat bahkan merata hingga ke daerah perkotaan.

Bagi masyarakat di Bali, Desa Adat memiliki peran yang signifikan dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Segenap kehidupan masyarakat sangat sulit dipisahkan dari peran Desa Adat dan jajarannya, termasuk bagi masyarakat perkotaan.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah bagi pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.[1]

Desa adat, yang di Bali dikenal sebagai desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Desa Adat terbentuk yang berdasar kedekatan dan kesatuan lingkungan wilayah desa dinas. Biasanya dalam satu desa dinas terdapat satu desa pakraman. Namun, ada pula satu desa dinas dan/atau kelurahan terdapat dua atau lebih desa pakraman. Lumrah pula ditemukan masyarakat pada dua atau lebih desa dinas dan/atau kelurahan tergabung ke dalam satu desa pakraman.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001, Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali.[2] Pasal yang sama menyatakan bahwa Desa Pakraman mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Rumusan Masalah

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat selama eksistensinya masih hidup di tengah masyarakat. Walau demikian, hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus sebagai payung hukum yang mengatur kewenangan Desa Adat.

Akan tetapi, payung hukum bagi Desa Adat tersebar di berbagai Undang-Undang. Diantaranya ada pada Undang-Undang Pokok Agraria, UU Kawasan Pesisir, dan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali.

Kondisi ini menimbulkan ketidak pastian hukum ketika Desa Adat mengelola objek wisata pantai. Seperti misalnya ketika Desa Pakraman Kutuh mengelola objek wisata Pantai Pandawa. Sehingga ada potensi unsur pungutan liar atau pungli yang sedang marak terjadi dan tengah diberantas oleh apartur penegak hukum.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis berusaha untuk menggali dua poin pertanyaan berikut :

  1. Apa dasar hukum bagi eksistensi Desa Adat/Desa Pakraman Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
  2. Apa Dasar dasar hukum bagi Desa Adat/Desa Pakraman Kutuh dalam memungut karcis parkir dan karcis masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata Pantai Pandawa.

Tujuan dan Manfaat

Karya ilmiah ini pada akhirnya diharapkan mampu menjelaskan :

  1. Dasar hukum bagi eksistensi Desa Adat baik di Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
  2. Dasar hukum bagi Desa Adat dalam memungut karcis parkir dan karcis masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata pantai.

 

Dasar Hukum Bagi Desa Pakraman di Bali

Indonesia mengakui keberadaan hukum Adat sebagai hak konstitusionl dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam perkembangannya negara lebih dikenal menganut sistem hukum Civil Law atau hukum tertulis. Sedangkan hukum adat bagi sebagian kalangan dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis.

Dalam aturan peralihan UUD 1945, Pasal I tertulis bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Ini berarti norma-norma hukum adat selama belum diatur dalam hukum negara seharusnya tetap diakui keberlakuannya. Demikian juga hukum-hukum adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat di Bali, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Hukum Negara yang ada.

Dalam UUD 1945, pasal 18b ayat 2 juga menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Di Bali sendiri, kesatuan masyarakat hukum adat bisa dipastikan masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sangat kuat.

Berdasarkan UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah termasuk daripada Peraturan Perundang-Undangan dalam kerangka hukum positif pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI.

Berikut adalah tingkatannya, berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

 

  1. Ketetapan MPR
  2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  3. Peraturan Pemerintah (PP)
  4. Peraturan Presiden (Perpres)
  5. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
  6. Peraturan Desa

Desa Pakraman sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Bali. Namun, Desa Pakraman diatur dalam Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001,  disebutkan bahwa Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali. Pasal yang sama menyatakan bahwa Desa Pakraman mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam UUD versi amandemen, Pasal 28 I ayat (3) berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sepanjang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Ada pula Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi;

  • Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara memang mengakui dan menghormati masyarakat adat, dan kesatuan hukum masyarakat adat.

Pengaturan Desa Adat Pada Sejumlah Undang-Undang

Walau tidak ada pengaturan khusus tentang Kesatuan Hukum Masyarakat Adat pada tingkatan Undang-Undang, sejumlah Undang-Undang mengakui masyarakat adat. Diantaranya adalah pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat Hukum Adat jelas-jelas diakui dan dihormati dalam turut serta mengelola ha katas tanah. Seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut ini;

Ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Jadi dalam ayat (4) UUPA tersebut, ditegaskan bahwa hak menguasai tanah dari Negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dengan catatan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Kemudian, pada Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Desa Adat juga dihormati dan diakui keberadaannya.

Dalam Pasal 1, tersurat bahwa, “Dalam Undang–Undang ini yang dimaksud dengan:

(angka) 32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

  1. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Jadi dalam pasal 1 angka (32) dan angka (33), jelas-jelas keberadaan Masyarakat Adat diakui oleh Negara. Mereka kemudian juga dinyatakan memiliki hak dalam pengelolaan daerah pesisir.

Yang mana kemudian dalam Pasal 60, ayat (1) berbunyi, “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

  1. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
  2. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;”

Maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa, masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola kawasan pesisir untuk kelangsungan hidup mereka. Baik itu untuk keperluan perikanan, dan/atau dikelola sebagai objek pariwisata.

 

Pemungutan Karcis Parkir dan Tiket Masuk di Objek Wisata Pantai Pandawa

Pantai Pandawa dalam beberapa tahun terakhir menjadi primadona baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara di Bali Selatan. Kawasan objek wisata ini dikembangkan dan dikelola oleh Desa Pakraman Kutuh, yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Dinas Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam pengelolaannya, Desa Pakraman mengenakan pungutan kepada pengunjung. Jenis pungutan adalah parkir kendaraan dan karcis tanda masuk kawasan wisata. Pungutan itu bertajuk Sumbangan Partisipasi Pembangunan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Pandawa.

Untuk biaya parkir, masing-masing sepeda motor dikenakan biaya Rp. 2.000 rupiah, mobil Rp. 5.000,- dan Bus Rp. 10.000,-. Sementara itu, Tanda Masuk Pengunjung Lokal/Domestik Rp8.000,00/orang dan bagi wisatawan mancanegara Rp15.000,00/orang.

Bendesa (Ketua) Desa Pakraman Kutuh, I Made Wena mengatakan bahwa dasar pengenaan tarif ini adalah Keputusan Bendesa No. 22/Kep.DAK/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015. I Made Wena mengatakan Desa Pakraman menggunakan landasan Hak Konstitusi dan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar pungutan.

“Sepengetahuan kami, tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi Desa Adat untuk mengelola kawasan pesisir. Undang-Undang juga tidak memerintahkan bahkan tidak memperbolehkan Desa Adat untuk meminta ijin kepada Negara dan Pemerintah jika ingin mengelola kawasan pesisir,” ujar Made Wena ketika ditemui, pada 5 Maret 2019.

Made Wena juga menegaskan, bahwa pintu masuk menuju kawasan wisata Pantai Pandawa juga merupakan tanah pelaba atau tanah hak milik Desa Pakraman Kutuh. Berdasarkan UUPA tanah pelaba pura ini adalah sejenis tanah ulayat.

Dengan demikian pungutan yang dilakukan oleh Desa Pakraman Kutuh di pintu masuk kawasan wisata juga tidak bertentangan dengan UUPA. Sebab, pungutan dilakukan di atas tanah milik mereka sendiri, dan bukan pada tanah hak milik orang lain.

Kesimpulan

Desa Pakraman Kutuh dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Pandawa bisa dikatakan menggunakan dasar hukum UUPA dan UU Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melakukan pungutan karcis parkir dan karcis masuk kawasan wisata pantai.

Dasar hukum ini adalah landasan yang kuat sebagai payung hukum bagi Desa Pakraman atau Desa Adat dalam mengelola objek wisata pada kawasan pantai dan daerah pesisir. Terlebih Desa Adat memiliki hak konstitusi untuk diakui dan dihormati keberadaannya oleh Negara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka tim penulis menyarankan beberapa poin;

  1. Desa Adat tidak seharusnya takut dan ragu-ragu dalam melestarikan adat dan budaya, serta bersama-sama dalam mensejahterakan masyarakat adat. Sebab hal itu adalah hak konstitusional bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
  2. Desa Adat dapat mengelola potensi objek wisata pantai karena dilindungi oleh Hukum Negara.

 

DAFTAR PUSTAKA

– Marhaeni Ria Simbolon dan JM Henny Wiludjeng (2016). Hukum Adat. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.

– Sukirno (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. Bandung. Prenada Media Group.

 

CATATAN KAKI :

[1] Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers, 2016. Halaman 91.

[2] Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001.