Praktik Mediasi Pada Berbagai Lapangan Hukum di Indonesia

KanalSHMH – Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa hidup menyendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya.

Namun, dalam proses interaksi tersebut, sesama manusia pasti tidak akan mungkin selalu berjalan damai dan mulus. Perselisihan sudah pasti akan mewarnai proses pergaulan hidup di tengah masyarakat.

Guna menjamin ketertiban dan kenyamanan bersama, masyarakat selama ini mengenal norma sosial dan norma hukum sebagai pedoman dalam menjalani hidup bermasyarakat. Namun, ada kalanya norma-norma tersebut dilanggar oleh anggota masyarakat sebagai makhluk sosial.

Jika yang dilanggar adalah norma hukum, maka proses penyelesaiannya akan menempuh jalur hukum. Akan tetapi, dalam kasus hubungan hukum orang per orang (perdata), sebelum dan ketika proses litigasi digelar, upaya perdamaian akan selalu dikedepankan. Upaya perdamaian itu sendiri selama ini dikenal dengan istilah Mediasi.

Mediasi adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah, yang mengikutkan pihak luar yang tidak memihak. Pihak luar kemudian bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa, untuk membantu memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan dengan memuaskan (damai). Pihak ketiga yang tidak memihak (impartial/netral) yang membantu dalam proses perundingan dimaksud disebut mediator. (Menurut Suyud Margono; ADR & ARBITRASE; 29 & Ps.1.(6,) dalam Materi Perkuliahan MK Mediasi, MH Jayabaya, oleh Dr. Poerwanto, S.H., M.H.)

Ketua Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan KMA No.117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim.

Dalam rangka menjalankan KMA a quo, MA bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra pelatih menggelar ‘Pelatihan untuk Pelatih’ (Training of Trainers) mediasi yang diselenggarakan selama 3 hari, yakni Senin – Kamis (12-15 November 2018) di Jakarta.

Mediator medis, lingkungan & pertanahan, perkawinan Islam & ekonomi syariah serta mediator komunitas, hadir dalam agenda tersebut, seperti dikutip dari HukumOnline.com.

Hukum online juga merangkum beberapa Bidang yang selama ini ditangani oleh Mediator;

1) Mediator Medis (Bidang Kesehatan)
Mediator medis sangat erat hubungannya dengan mendamaikan para pihak yang tak terima atas hasil upaya medis yang tak sesuai harapan, dalam kata lain malapraktik. Mediator yang tergabung dalam Asosiasi Mediator Kesehatan Indonesia (AMKI), Machli Riyadi, menceritakan bahwa kecenderungan masyarakat ketika merasa dirugikan akibat malapraktik atau merasa tak puas dengan pelayanan yang diberikan dokter, perawat ataupun bidan maka langsung menempuh jalur pidana, melaporkan ke Ombudsman atau Polisi. Padahal, kata Machli, malapraktik tak selalu masuk dalam domain hukum pidana.

Saat ditanya alasan Machli mengkategorikan malapraktik masuk juga dalam domain hukum perdata, ia menjelaskan bahwa sifat hubungan hukum antara dokter dengan klien dinamakan dengan ‘spanning verbintenis’ bukan ‘resultat verbintenis’. Artinya, tak ada satupun perawat, dokter atapun bidan yang memperjanjikan hasil, sehingga apabila mereka telah berupaya semaksimal mungkin, namun hasil tak sesuai harapan maka itu namanya risiko medis.

“Ingat, sehat dan sembuh itu bukanlah objek yang diperjanjikan,” tukas Machli.

Bahkan jika dirujuk Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jelas mengamanatkan adanya sebuah ‘keharusan’ untuk menempuh proses mediasi tatkala kelalaian terjadi. Begitupun dengan ketentuan lain yang menyebutkan bahwa pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Unsur ganti rugi yang diawali proses mediasi itulah yang menguatkan pendapat Machli bahwa malapraktik juga masuk dalam domain ‘perdata’.

2) Mediator Lingkungan dan Pertanahan
Mediator sekaligus Programme Manager pada Impartial Mediator Network, Rian Hidayat, mengatakan mediasi lingkungan harus digunakan sistem representasi yang biasanya tergabung dalam Tim Negosiasi.

Untuk memastikan bahwa orang yang hadir itu betul-betul merepresentasikan kepentingan korban menjadi tantangan tersendiri bagi mediator lingkungan, agar setelah proses mediasi berakhir tak ditemukan suara-suara keberatan karena merasa tak pernah dilibatkan dalam proses mediasi.

Dari sekitar 300 hingga 400 kepala keluarga misalnya, bisa ditentukan melalui diskusi yang disepakati bersama terkait siapa saja yang ditunjuk sebagai tim perunding dalam proses mediasi dan negosiasi nantinya.

Tantangan lainnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat soal rumusan apa yang dinegosiasikan. Tak bisa dipungkiri, kerusakan lingkungan yang marak terjadi di areal pedesaan jelas melibatkan masyarakat desa uang tidak semuanya paham apa itu mediasi, apakah tuntutan ganti kerugian yang mereka minta rasional atau irasional.

Terkadang, ungkap Rian, tak jarang masyarakat desa yang meminta pabrik ditutup karena menghasilkan limbah. Padahal, jelas untuk menutup pabrik bukanlah wewenang mediator, melainkan otoritas pemerintah sebagai pemberi dan pencabut izin.

“Hal-hal seperti itu yang mediator lingkungan perlu berikan treatment,” kata Rian.

Adapun tantangan dari sisi Pemerintah, kata Rian, berlangsungnya proses mediasi tetap tak menghalangi pemerintah untuk memproses hal itu ke jalur pidana. Di sinilah pentingnya mediator mampu memetakan pihak-pihak mana saja yang mempunyai kepentingan untuk perkara itu, terlibatnya semua stakeholder sangat penting demi efektifnya pelaksanaan mediasi.

Menghadapi hal itu, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan mediator lingkungan, kata Rian. Pertama, mendatangi dan menjelaskan kepada pihak pemerintah yang bersangkutan bahwa sedang dilakukan proses mediasi untuk perkara tersebut.

Kedua, menghadirkan pihak pemerintah itu dalam proses mediasi sebagai pengamat yang didalam mediasi membicarakan soal pemulihan sungai yang tercemar, proses pemberian izin yang telah melewati berbagai tahapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) hingga melibatkan pemerintah sebagai pengawas atas hasil kesepakatan kedua belah pihak.

“Jadi sangat penting melibatkan pemerintah sebagai co-mediator,” tukas Rian.

3) Mediator Perkawinan dan Ekonomi Syariah
Untuk kasus hukum keluarga, peran mediator didominasi oleh perkara-perkara perceraian dengan tantangan terbesarnya adalah mendamaikan hati yang tercerai-berai. Pendekatan yang digunakan untuk menangani perkara ini berpegang pada pendekatan keagamaan dari sisi fikih munakahat.

Di sini, kata Agus, para pihak diarahkan untuk kembali merenungkan tujuan pernikahan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Samawa) yang memang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Pasti ada ujian dan cobaan yang harus dilalui pasangan untuk memperoleh predikat ‘Samawa’ itu, misalnya persoalan ekonomi, karir hingga masuknya pihak ketiga.
Persoalan itulah yang harus bisa diuraikan oleh mediator berdasarkan informasi yang didapatkan dari para pihak, agar ditemukan jalan keluar yang tepat.

“Jadi memang tidak mudah, karena objek mediasinya bukan benda, tapi hati,” tukas Agus.

Ditambahkan oleh Humas Mahkamah Agung yang telah lama memainkan peran sebagai mediator di berbagai perkara perceraian, Muhammad Nur, bahwa tantangan terbesar bagi mediator keluarga adalah mempertahankan suasana hati para pihak, karena hati yang rentan berbolak balik seringkali mengingkari kesepakatan yang telah ditetapkan pada pertemuan mediasi.

“Ibaratkan segelas air yang tumpah dan berserak, tugas mediatorlah untuk menyatukan kembali air yang berserak itu ke tempatnya semula. Bisa dibayangkan, jelas itu bukanlah perkara mudah,” kata Nur.

Untuk diketahui, dalam Pasal 36 ayat (1) Perma a quo disebutkan bahwa para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan hingga lahir kesepakatan perdamaian sekalipun tanpa bantuan mediator bersertifikat tetap dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh Akta Perdamaian dari Pengadilan.

Daftar Pustaka :

– Materi Kuliah Mediasi, MH Jayabaya, Dosen Pengampu Dr. Poerwanto, S.H., M.H.
– HukumOnline.com
– https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bec211bc98ec/mengintip-praktik-mediasi-di-berbagai-bidang

Video Pilihan :