PENGAKUAN HUKUM ADAT OLEH NEGARA DAN APLIKASINYA PADA KALANGAN PENEGAK HUKUM DI BALI

Oleh : I Komang Kertiyasa

Catatan :

– Karya Ilmiah ini pernah dikumpul sebagai syarat kelulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka pada Semester 20182.

– Studi Kasus pada Penangkapan Aparatur Desa Adat di Bali oleh Aparat Kepolisian dalam kasus dugaan pungli lahan parkir.

BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Indonesia sesungguhnya mengakui keberadaan hukum Adat, walau dalam perkembangannya negara lebih dikenal menganut sistem hukum Civil Law atau hukum tertulis. Sedangkan hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang tidak tertulis.

Pengaruh dimensi peradaban modern, dan warisan sistem Eropa Kontinental, hukum Indonesia tumbuh dan berkembang dalam ranah positivisme. Positivisme kemudian membuat norma hukum selalu mengkristal diranah Das Sollen tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan Das Sein yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus terjadi.

Sesungguhnya positivisme hukum sendiri tidak hanya melanda system hukum Civil Law. Bahkan, sistem hukum Common Law sendiri juga terpengaruh budaya hukum tertulis tersebut. Hal ini tidak dapat dihindari di tengah kemajuan jaman. Hanya saja, Common Law pada dasarnya lebih mengakui eksistensi hukum adat dan hukum kebiasaan yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

Dalam aturan peralihan UUD 1945, Pasal I tertulis bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Artinya, norma-norma hukum adat selama belum diatur dalam hukum negara seharusnya tetap diakui keberlakuannya. Demikian juga hukum-hukum adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat di Bali.

Rumusan Masalah

Walau sudah diatur dalam Hukum Adat, aparat penegak hukum seringkali mengabaikan keberadaannya dan lebih berpegang kepada hukum negara. Padahal, apparat penegak hukum khususnya polisi memiliki sarana kebijakan yang dikenal sebagai diskresi.

Sehingga penulis mencoba untuk mempertanyakan dua hal berikut :

  1. Mengapa aparat penegak hukum khususnya kepolisian terkesan mengabaikan eksistensi hukum adat.
  2. Mengapa kepolisian tidak menggunakan hak diskresi dalam menyikapi permasalahan yang muncul terkait permasalahan hukum adat.

Tujuan dan Manfaat

Karya ilmiah ini diharapkan dapat :

  1. Menjabarkan permasalahan aparat penegak hukum negara dalam mengakui eksistensi hukum adat.
  2. Menunjukkan jalan keluar agar aparat penegak hukum adat dapat mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat sebagaimana amanat konstitusi.

BAB  II   

PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Adat di Bali dan OTT Pungli Pecalang

Aparat kepolisian di Bali melakukan sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan pungli dalam beberapa tahun terakhir. Mereka yang ditangkap diantaranya adalah petugas satuan pengamanan adat (Pecalang) dan juru parkir yang dikelola desa adat.

Penangkapan sejumlah petugas parkir di Bali karena diduga terlibat pungli membuat gelisah masyarakat adat di Bali. Mereka meminta agar kepolisian bisa menghormati aturan yang berlaku di desa adat.

Kasus terbaru adalah penangkapan 11 orang pecalang dan juru parker desa adat di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar Timur. Mereka ditangkap polisi ketika menarik retribusi parkir. Alasan penangkapan oleh polisi karena tidak adanya MoU dengan PD Parkir Denpasar.

Dalam audiensi antara pihak masyarakat adat dengan polisi dan anggota DPRD, Jro Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP/Koordinator Desa Adat seluruh Bali), Jro Putus Upadesa menyampaikan bahwa permasalahan ini telah menjadi polemik yang belum ada solusinya.

Menurut Jro Putus, belum ada kesepamahaman antara pihak pemerintah khususnya penegak hukum dengan masyarakat desa adat tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa adat.

“Di desa adat ada pararem sebagai bagian dari awig-awig, kalau dihukum positif awig-awig adalah undang-undangnya dan pararem adalah turunan hukumnya seperti perda, perpu. Kemudian juga pemahaman yang tidak nyambung Perda Provinsi Bali nomor 3 yang sudah direvisi 2003 pasal 10, sumber-sumber di desa pakraman jelas cuma pendapatan yang jadi masalah dari pemberian pihak ketiga yang tidak mengikat dan yang keempat pungutan lain yang sah. Kalau soal pungutan sudah ada putusan awig-awignya yang dituangkan dalam pararem dibuatkan surat keputusan dari bendesa untuk pelaksanaannya, pemahaman inilah yang kadang-kadang tidak dipahami secara utuh,” kata Jro Putus di Gedung DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Selasa (13/11/2018), seperti dilansir dari Detik.com.

Jro Putus dalam berita yang sama mengatakan bahwa selama ini pemberitaan soal penangkapan pecalang atau masyarakat adat yang terlibat pungli telah meresahkan masyarakat adat. Sebab, pemungutan atau retribusi yang dilakukan petugas adat telah dilindungi hukum adat dan merupakan kewenangan adat.

Dalam UUD 1945, pasal 18b ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Dengan demikian, seharusnya secara otomatis, aparat penegak hukum memahami bahwa perarem dan awig-awig adalah peraturan Desa Adat yang bahkan sudah menjadi hukum tertulis.

Perlu digarisbawahi bahwa awig-awig dan perarem adalah konsensus masyarakat adat yang juga adalah rakyat lapisan terbawah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, tentunya Hukum Negara wajib menghormati kehendak rakyat.

Pengakuan Terhadap Hukum Adat Oleh Negara

Dalam kerangka Nusantara dan NKRI, hukum adat selalu hidup sebagai living law di Indonesia. Sejak pertamakali masyarakat muncul, hukum adatlah yang menjadi kehendak hukum masyarakat Nusantara.

Bahkan, ketika Indonesia dijajah oleh bangsa asing, Hukum Adat tetap eksis di Indonesia. Misalnya ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Hukum Adat tetap diakui keberlakuannya bagi masyarakat pribumi, selama tidak bertentangan dengan hukum kolonial Belanda yang diberlakukan sebagai norma umum dari hukum tertulis.

Pasca Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hukum adat juga masih diakui keberadaannya. Dalam UUD 1945 versi asli, pada aturan peralihan UUD 1945, Pasal I tertulis bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Kemudian, dalam UUD versi amandemen, Pasal 28 I ayat (3) berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sepanjang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ada pula Pasal 32 ayat (1) dan (2), yang berbunyi;

  • Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dalam teori Sociological Jurisprudence versi Roscoe Pound, mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan. Hukum juga harus melihat efek dan bekerjanya hukum atau melihat hukum sebagai sosial enginering atau alat rekayasa sosial.

Ilmu hukum tidak semata-semata hanya memandang hukum sebagai aturan tertulis. Ilmu hukum juga wajib melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum itu sendiri. Dimana OTT polisi terhadap pecalang adalah penghinaan terhadap masyarakat adat dan otomatis adalah penghinaan terhadap konstitusi NKRI yang merupakan sumber daripada sumber hukum itu sendiri.

Payung Hukum Peraturan Daerah Terhadap Hukum Adat

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perda dan Peraturan Desa bahkan menjadi bagian daripadanya. Menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berikut adalah urutan hirarkinya;

  1. Ketetapan MPR
  2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  3. Peraturan Pemerintah (PP)
  4. Peraturan Presiden (Perpres)
  5. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
  6. Peraturan Desa

Sayangnya, belum ada kemauan politik secara nasional untuk membentuk UU yang khusus mengatur tentang Hukum Adat. Walau demikian, Peraturan Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) dan Peraturan Desa seharusnya bisa menjadi solusi sementara.

Gubernur Bali, I Wayan Koster sendiri mengakui bahwa pemerintah daerah kalah langkah. Oleh sebab itu, dia akan segera menyusun Perda yang dapat menjadi payung hukum bagi Desa Adat dan sekaligus Hukum Adat di Bali.

“Makanya nanti saya akan buatkan aturan, dasarnya apakah Pergub atau Perda sedang kita kaji. Karena kita kan sedang merevisi Perda Desa Adat,” ujar Wayan Koster, dilansir dari Radar Bali.

Peraturan Daerah nantinya diharapkan bisa menjadi dasar hukum, khususnya Hukum Negara bagi hak Desa Adat dalam melakukan pungutan. Dimana tentunya tetap berdasarkan consensus masyarakat adat itu sendiri dalam Awig-Awig dan Perarem setempat.

“Disitu nanti desa adat bisa menggali sumber pendapatan dengan menggunakan peraremnya. Sekarang kan desa adat menggunakan perarem, awig-awig, kan tidak ada aturan diatasnya,” jelas Koster.

BAB  III

PENUTUP

Kesimpulan

Penangkapan petugas Desa Adat oleh apparat penegak hukum sendiri sesungguhnya adalah pelanggaran dan penghinaan terhadap konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebab, Hukum Adat sendiri dihormati keberadaannya oleh Konstitusi.

Oleh sebab itu, penegak hukum dari lapisan terbawah hingga pejabat tinggi seharusnya lebih memahami kerangka dasar daripada Hukum Negara dan Hukum Adat yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. Mahfud MD, S.H., M.H., dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, bahwa Indonesia sendiri sebenarnya tidak menggunakan sistem hukum Civil Law. Indonesia sesungguhnya menggunakan sistem hukum Pancasila. Sehingga penghormatan dan pengakuan terhadap hukum adat mendapat tempat istimewa di dalam sistem hukum Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka tim penulis menyarankan beberapa poin;

  1. Aparat penegak hukum negara harus lebih memahami kerangka berpikir dan posisi hukum adat di dalam sistem hukum negara NKRI.
  2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan diskresi terhadap pelanggaran hukum negara oleh aparatur Desa Adat sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan keresahan.
  3. Aparat Penegak Hukum perlu duduk bersama dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung harmonisasi hukum Negara dan Hukum Adat.

 

DAFTAR PUSTAKA

– Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

– Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

– Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

– Marhaeni Ria Simbolon dan JM Henny Wiludjeng (2016). Hukum Adat. Penerbit Universitas Terbuka.

– https://radarbali.jawapos.com/read/2018/11/12/103144/polisi-tangkapi-pelaku-pungli-koster-minta-desa-adat-bersabar-janji (Diakses pada 21 Desember 2018)

– https://news.detik.com/berita/4299736/11-jukir-di-sanur-di-ott-pungli-warga-adat-ngadu-ke-dprd (Diakses pada 21 Desember 2018)

Video Pilihan :