Kewajiban Hakim Menggali Norma Hukum Yang Hidup di Masyarakat

KanalSHMH – Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tertulis bahwa, “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Setelah UUD 1945 mengalami amandemen ketiga (2001), UU Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan menjadi UU No. 4 Tahun 2004. Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 204 menyebutkan agar dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terbaru adalah UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan juga, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Peradilan Semu Perdata Mahasiswa Hukum UT Jakarta

Menurut Mahfud MD, Indonesia tidaklah menganut sistem hukum Civil Law. Indonesia menganut sistem hukum Pancasila. Sehingga asas hukum positif tidak berlaku secara kaku di Indonesia. Dalam memutus perkara, hakim memang harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, hakim bukanlah corong undang-undang.

Hakim merupakan corong keadilan, dan ketertiban umum. Sehingga, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Undang-undang sesungguhnya bukanlah satu-satunya sumber hukum. Kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum. Dengan demikian, hakim bisa menggunakan kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai asas dalam memutus suatu perkara.

Peradilan Semu Mahasiswa Hukum UT Jakarta