KEWAJIBAN HAKIM MENGGALI HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT TERKAIT SAKSI YANG TIDAK MENGALAMI LANGSUNG

Oleh : Joseph Muljadi

Catatan :

– Karya Ilmiah ini pernah dikumpul sebagai syarat kelulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka pada Semester 20182.

– Studi Kasus pada Putusan No. 248/Pdt.G/2015/PNJktSel Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

 

BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang jelas telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu ditegaskan dalam Bab I tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, diantanranya menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia, dalam perkembangannya dikenal menganut sistem hukum Civil Law. Sebab, dalam sejarahnya Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda masih sejumlah mempertahankan kitab undang-undang peninggalan Belanda. Dalam perkembangannya, Indonesia juga cenderung membuat peraturan hukum menjadi tertulis. Bahkan, asas legalitas menjadi hampir mutlak dalam sistem Undang-Undang di Indonesia.

Berangkat dari pengaruh dimensi peradaban modern, dan warisan sistem Eropa Kontinental, hukum Indonesia tumbuh dan berkembang dalam ranah positivisme. Positivisme yang membuat norma selalu mengkristal diranah Das Sollen tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan Das Sein yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus terjadi.

Namun, Indonesia sendiri juga mengakui hukum yang tidak tertulis. Hal ini juga sangat dinamis mengikuti perkembangan jaman yang merupakan implementasi dari negara hukum itu.

Dalam aturan peralihan UUD 1945, Pasal I tertulis bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal ini kemudian menjadi dasar, dimana Hakim dapat menggali norma hukum yang hidup di masyarakat dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Bahkan, terkadang hakim dapat mengabaikan peraturan tertulis yang tidak signifikan, dengan mempertimbangkan tujuan hokum itu sendiri, yaitu Keadilan dan Kemanfaatan.

Rumusan Masalah

Tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, seringkali suatu putusan pengadilan tidak mencakup ketiga tujuan hukum tersebut.

Oleh sebab itu, dalam karya ilmiah ini, Tim Penulis akan terfokus pada dua rumusan masalah:

  1. Tujuan hukum yang menjadi prioritas dalam putusan pengadilan yang ditinjau oleh penulis.
  2. Kesesuaian putusan pengadilan terhadap sistem hukum di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini, yaitu :

  1. Memahami asas satu saksi bukan saksi dan penyimpangannya dalam sistem hukum Indonesia.
  2. Menggali landasan keyakinan hakim dalam putusan pengadilan yang ditinjau.
  3. Memahami pertimbangan hakim dalam menggali norma hukum yang hidup di masyarakat.

 

BAB  II   

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kasus

Dalam kasus dengan nomor perkara nomor 248/Pdt.G/2015/PNJktSel, Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dr. Ir. Anita D.A Kolopaking,S.H.,M.H.,F.C.B.Arb., menggugat dokter jaga Unit Gawat Darurat (UGD) dr. Sinthya Dhewi dan pihak Rumah Sakit Pondok Indah. Pihak penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan tergugat yang mengakibatkan tidak keluarnya klaim asuransi jiwa, ketika anak penggugat meninggal dunia.

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 1 Agustus 2018 Penggugat membawa anaknya, (Almarhum) Aryasena Satria Ajie Kolopaking) ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk memperoleh pertolongan medis setelah terjatuh di tangga rumah dan terjadi benturan pada bagian kepala. Ketika itu, suami Penggugat (Wyasa Santosa Kolopaking) keluar bersama Almarhum dari kamarnya yang berada di lantai 2, yang bersebelahan dengan tangga.  Almarhum terpeleset dari anak tangga no. 4 ke 3 dan Suami Penggugat berusaha memegang badannya tetapi badannya sudah jatuh dan kepala bagian belakang membentur dinding bordes tangga.

Ketika sampai di Unit Gawat Darurat (UGD) RSPI, saat itu almarhum langsung ditangani oleh Tergugat. Penggugat melihat Tergugat bersama timnya berusaha melakukan tindakan medis. Tergugat kemudian meminta ijin kepada Penggugat untuk menyuntik (injeksi), untuk tindakan pertolongan dan mengatakan bilamana dengan suntikan ini tidak berhasil, maka tidak ada pilihan lagi. Sekitar 30 menit kemudian, Tergugat mengatakan nyawa Almarhum tidak tertolong dan secara medis dinyatakan meninggal dunia.

Kemudian pada sekitar tanggal 1 September 2018 suami Penggugat dihubungi oleh pihak asuransi dan menyampaikan formulir yang harus diisi oleh RSPI, lalu pada tanggal 2 September 2018 suami Penggugat menyerahkan formulir tersebut ke RSPI. Pada tanggal 5 September 2018 suami Penggugat mengambil formulir tersebut ke RSPI dan menerima 3 (tiga) dokumen dari pihak RSPI, yakni :

1)   Formulir Prudential yang sudah diisi oleh RSPI

2)   Claim Form / ARM 164P, dan

3)   Pembacaan Medical Record GrafisSakit Pondok Indah (RSPI) untuk     penanganan lebih lanjut.

Ketika itu suami Penggugat langsung menyerahkan dokumen-dokumen Tersebut ke agent Prudential, tanpa memperhatikan isi keterangan yang dibuat tersebut. Sungguh di luar dugaan ketika pada hari Jumat, 10 September 2018 Penggugat membaca dan menyadari keterangan yang ada pada Claim Form/ARM 164P itu, dimana tertera pernyataan dari dokter Synthia Dewi (Tergugat) yang menyebutkan bahwa penyebab kematian Almarhum Aryasena Satria Ajie adalah sebagai berikut :

Subyektif :

“pasien ditemukan oleh keluarga dikamarnya dalam keadaan kejang,

badan sudah kebiruan, tiba di emergency sudah tidak ada tanda- tanda

nafas dan nadi karotis tidak teraba, sebelumnya pasien histeris

dan teriak-teriak seperti orang kesurupan.

RPD : ??”

 Obyektif

datang dalam keadaan apnoe, asistole, tidak ada reaksi cahaya di

pupil sianosis (+), akral dingin

      Assesment

DOA

Apa yang tertera pada Claim Form/ARM 164P khususnya pada bagian subyektif tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, selain itu pada saat Penggugat dan suami membawa Almarhum ke UGD RSPI, saat itu baik Penggugat maupun suami Penggugat tidak pernah memberikan keterangan kepada dokter Synthia

Kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat  agar memperbaiki keterangan dalam Claim Form/ARM 164P tersebut dan saat itu Tergugat  telah menyanggupi, lalu Tergugat menelpon bagian Medical Record dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menulis kronologisnya agar tidak kesalahan lagi (kata Tergugat). Akan tetapi, hari Senin tanggal 21 September 2018, pihak RSPI dari bagian advokasi menelpon suami Penggugat dan menyampaikan bahwa tidak dapat melakukan perubahan atas keterangan dalam Claim Form yang dimaksud.

Pihak RS mengatakan tidak dapat merubah karena keterangan itu sudah berdasarkan keterangan salah satu pengantar pasien. Ustad itu sebelumnya disebut sebagai Pak Ustad, yang kemudian terungkap sebagai seorang warga yang berprofesi sebagai sopir, bernama H. Udju Sudradjat. Dia saat itu datang bersama Penggugat dan suami Penggugat yang ikut masuk ke ruang UGD RSPI.

Penggugat menanyakan kepada Saudara H. Udju Sudradjat keterangan apa yang diberikan kepada dokter Synthia Dewi (Tergugat ), lalu menyampaikan hanya mengatakan menemukan Almarhum di tangga dalam keadaan terlentang, yang saat itu berteriak-teriak, lalu membawanya ke RS. Lalu Penggugat menanyakan lagi lebih lanjut apakah ada lagi yang diberikan keterangan ke dokter tersebut waktu di ruang UGD? Sdr. H. Udju Sudradjat mengatakan tidak ada lagi sambil bersumpah hanya itu keterangan yang diberikan ke dokter yang Sdr. H. Udju Sudradjat tidak.

Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Ketua RT yang mengalami langsung bagaimana korban dibawa ke rumah sakit. Sementara itu satu saksi lainnya adalak Ketua RW, dimana dia tidak mengalami langsung bagaimana korban dibawa dari rumah ke rumah sakit. Satu saksi lainnya adalah saksi ahli, sehingga tidak masuk hitungan sebagai saksi fakta.

Dengan demikian, maka hal ini tidak sesuai dengan asas ‘unus testis nullus testis’; yaitu kesaksian hanya seorang saksi tidak dapat dianggap sebagai kesaksian.

Walau demikian, Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Diantaranya adalah tergugat harus mengganti kerugian materiil dan kerugian immaterial penggugat senilai masing-masing 1 miliar rupiah.

Pengakuan Terhadap Hukum Adat di Indonesia

Hukum Adat sesungguhnya tidak pernah mati di Indonesia. Hukum Adat selalu ada sejak pertamakali masyarakat muncul. Kemudian, bahkan ketika Indonesia dijajah oleh bangsa asing, Hukum Adat tetap eksis di Indonesia. Misalnya ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Hukum Adat tetap diakui keberlakuannya bagi masyarakat pribumi, selama tidak bertentangan dengan hukum kolonial Belanda yang diberlakukan sebagai norma umum dari hukum tertulis.

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat juga masih diakui keberadaannya. Dalam UUD 1945 versi asli, pada aturan peralihan UUD 1945, Pasal I tertulis bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Kemudian, dalam UUD versi amandemen, Pasal 28 I ayat (3) berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sepanjang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ada pula Pasal 32 ayat (1) dan (2), yang berbunyi;

  • Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kemudian, dalam teori Sociological Jurisprudence versi Roscoe Pound, mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan. Hukum juga harus melihat efek dan bekerjanya hukum atau melihat hukum sebagai sosial enginering atau alat rekayasa sosial. Studi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis. Keduanya juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum.

Kewajiban Hakim Menggali Norma Hukum Yang Hidup di Masyarakat

Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tertulis bahwa, “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Setelah UUD 1945 mengalami amandemen ketiga (2001), UU Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan menjadi UU No. 4 Tahun 2004. Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 204 menyebutkan agar dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terbaru adalah UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan juga, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menurut Mahfud MD, Indonesia tidaklah menganut sistem hukum Civil Law. Indonesia menganut sistem hukum Pancasila. Sehingga asas hukum positif tidak berlaku secara kaku di Indonesia. Dalam memutus perkara, hakim memang harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, hakim bukanlah corong undang-undang.

Hakim merupakan corong keadilan, dan ketertiban umum. Sehingga, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Undang-undang sesungguhnya bukanlah satu-satunya sumber hukum. Kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum. Dengan demikian, hakim bisa menggunakan kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai asas dalam memutus suatu perkara.

 

 

BAB  III

PENUTUP

Kesimpulan

Jika melihat keputusan majelis hakim dalam perkara ini, maka bisa disimpulkan bahwa hakim mengakui asas atau norma hukum yang hidup di masyarakat. Masyarakat komunal di Indonesia mengakui bahwa tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua RW bisa dianggap sebagai pihak yang wajib mengetahui apa yang terjadi di wilayah atau lingkungannya.

Dengan demikian, maka kesaksian Ketua RW bisa dianggap sah dan sesuai asas hukum. Sehingga, kesaksian Ketua RW di pengadilan, yang menjelaskan posisi ‘Pak Ustad’ atau H. Udju Sudradjat dan apa yang dialami oleh ‘Pak Ustad’ diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim. Sehingga, Putusan akhirnya memenangkan pihak penggugat.

Terlebih, keterangan saksi adalah salah satu unsur dalam pembuktian di muka pengadilan. Keterangan saksi tersebut dibenarkan dan didukung oleh bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak kepada Majelis Hakim.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka tim penulis menyarankan beberapa poin;

  1. Perlu adanya dasar hukum yang lebih kuat sebagai payung hukum bahwa hakim wajib menggali Norma Hukum yang hidup di Masyarakat.
  2. Perlu adanya penegasan bahwa sistem hukum yang dianut oleh Indonesia bukanlah Sistem Hukum Civil Law Murni

 

 

DAFTAR PUSTAKA

–           Khotibul Umam (2016). Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Penerbit Universitas Terbuka.

–           Sutanto, dkk (2014). Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Penerbit Universitas Terbuka.

–           R. Benny Rijanto (2016). Hukum Acara Perdata. Penerbit Universitas Terbuka.

–           Raharjo, Sadjipto (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

–           Mahfud MD, Mohamad (2009). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

–           https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3026/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat (Diakses pada 14 Desember 2018)

 

Video Pilihan :