Sengketa Organisasi Advokat Rugikan Masyarakat

KanalSHMH – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan sengketa antar organisasi Advokat sangat merugikan masyarakat pencari keadilan. Menurut Arifin, apabila advokat melakukan pelanggaran etik, maka akan menjadi sulit dan tidak jelas proses penegakan etiknya.

“Ketiadaan penyelesaian perkara yang teregistrasi Nomor 35/PUU-XVI/2018 ini, sangat dapat merugikan, tidak hanya bagi Pemohon tetapi juga masyarakat yang dilayani oleh advokat yang tidak berinduk secara wadah tunggal. Ketiadaan penyelesaian perkara terkait dengan ketidaktaatan atas UU Advokat yang telah diputus MK dengan konsep dan pernyataan tentang wadah tunggal advokat dalam ratio decidendi dan bukan pada amar putusannya,” ujar Zainal Arifin ketika menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, baru-baru ini.

Hal inilah, menurut Zainal, yang kemudian memberikan beragam tafsir atas undang-undang dan bahkan putusan dari UU Advokat tersebut dibiarkan mengambang serta tidak mengikuti pertimbangan yang dimaksud dan diperintahkan MK.

“Untuk itu, ada baiknya MK datang dengan penyelesaian perkara yang sudah berlarut-larut ini dengan tidak lagi hanya sekadar mencantumkan pada bagian pertimbangan, tetapi juga di bagian amar agar tidak ada lagi muncul ketidakpatuhan atas putusan MK itu sendiri,” terang Zainal menanggapi permohonan yang diajukan oleh sejumlah Advokat yang terdiri atas Bahrul Ilmi Yakup, Shalil Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, Ismail Nganggon, dan perseorangan warga negara calon advokat atas nama Iwan Kurniawan.

Zainal Arifin Mochtar bersaksi selaku ahli yang dihadirkan Peradi (Pihak Terkait) dalam sidang uji materi UU Advokat, Rabu (23/1/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Dalam menghadapi masalah akut uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang berkali diajukan, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta harus membalik logika untuk menemukan sentuhan hukum baru. Hal tersebut disampaikan

Pada kesempatan yang sama, Peradi juga menghadirkan Ahli Hukum dari Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar yang memberikan pandangan bahwa frasa ‘organisasi advokat’ pada UU Advokat yang diujikan merupakan persoalan konstitusionalitas karena norma yang bersifat umum dan abstrak. Akibatnya, menimbulkan berbagai pandangan dan pendapat serta memunculkan berbagai organisasi advokat yang tidak lagi bersesuaian dengan ketentuan UU Advokat.

“Sehingga, MK berwenang melakukan pengujian terhadap norma a quo,” ujar Aminuddin.

“Kalaupun Mahkamah berpendapat frasa ‘organisasi advokat’ dalam UU Advokat adalah norma yang bersifat konkret sehingga berkenaan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi kewenangan MK, kama adanya implikasi hukum yang ditimbulkan dalam penerapan dan pelaksanaan suatu UU. Ini seharusnya dapat diselesaikan pemerintah dan DPR. Akan tetapi, hingga kini ini belum dilakukan perubahan, maka Mahkamah Konstitus dapat melakukan penegasan agar perbedaan tafsir ini dapat diselesaikan dan diakhiri.”

Peradi juga menghadirkan saksi fakta, yakni Agustin Teras Narang. Saksi menyampaikan kesaksiannya selalu Ketua Komisi II DPR RI Periode 1999–2004 yang ditugaskan secara konstitusi membahas Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Dalam perjalanan panjang RUU tersebut menjadi UU Advokat, telah disepakat pula dalam sebuah deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi pada 21 Desember 2004 yang terdiri atas delapan organisasi asal.

“Dengan adanya deklarasi tersebut, maka ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah terpenuhi. Peradi adalah sebagai wadah atau organisasi advokat (tunggal) di Indonesia,” jelas Agustin.

Sebelumnya, Pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum mengenai organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Para Pemohon mendalilkan norma frasa ‘organisasi advokat’ yang diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini bersifat multitafsir.

Multitafsir memungkinkan pihak-pihak tertentu dan/atau Mahkamah Agung memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional. Sebab, itu tidak sesuai dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa ‘organisasi advokat’ yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. (waa)