Sejarah Penerapan Naskah Akademik dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia

Naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Walau belum ada kewajiban tentang persyaratan Naskah Akademik pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman pertamakali mengaplikasikannya sebagai kelanjutan dari gagasan profesor doktor Mochtar kusumaatmadja pada tahun 1970.

Kemudian, Ketika BPHN dipimpin oleh profesor Dr sunaryati Hartono SH, istilah naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan secara baku digulirkan pada tahun 1994. Sejak saat itu, Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dianggap sebagai naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dalam petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 108 tahun 1998 tentang Tata Cara Menyiapkan Rancangan Undang-Undang, istilah naskah akademik disebut sebagai rancangan akademik. Walau dalam ketentuannya tidak dielaborasi lebih lanjut mengenai naskah akademik. Selanjutnya kelembagaan naskah akademik muncul secara tegas dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, dan Rancangan Perpres.

Perpres ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2004. Pada pasal 5  ayat (1) dan (2) Perpres nomor 68 tahun 2005 disebutkan penyusunan naskah akademik bersifat fakultatif dengan digunakan kata ‘dapat’, sehingga ada kesan bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban atau keharusan yang wajib dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik menjadi wajib pada sebagian pesar Peraturan Perundang-Undangan sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 42 ayat (2) ditegaskan bahwa RUU yang berasal dari inisiatif DPR, pengajuan Presiden atau pengajuan DPD harus disertai naskah akademik.

Namun terdapat pengecualian untuk sejumlah peraturan perundang-undangan tertentu. Pada pasal 43 ayat (3) UU nomor 12 tahun 2011. Pengecualian berlaku untuk RUU APBN, Penetapan Perpu menjadi UU, dan Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu.

Daftar Pustaka :

— Setiadi Wicipto. Jurnal Legislasi Indonsia; Naskah Akademik Pasca Diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011. Penerbit Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, KemenkumHAM. 2011.

–   Hariadi Agus. Jurnal Legislasi Indonsia; Menata Ulang Penyusunan Program Legislasi Nasional Dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas. Penerbit Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, KemenkumHAM. 2011.